PEMKAB LEBAK DIMINTA PERKETAT IZIN TOSERBA – Poskota.co

PEMKAB LEBAK DIMINTA PERKETAT IZIN TOSERBA

Alfamart kerap menjadi sasaran perampok
Alfamart kerap menjadi sasaran perampok

POSKOTA.CO – Pemerintah Kabupaten Lebak diminta memperketat perizinan bisnis toko serba ada agar tidak mematikan bagi pedagang kecil di daerah itu.

“Kita prihatin kini toko serba ada atau toserba menjamur dengan jarak berdekatan,” kata Gopur (50), seorang pedagang warungan warga Kabupaten Lebak, Sabtu.

Pergerakan usaha toserba di Kabupaten Lebak cukup berkembang, bahkan sudah masuk ke pelosok-pelosok kecamatan.

Kehadiran toserba, diantaranya Alfamart, Indomart dan Midialfa dikhawatirkan mematikan pedagang kecil.

Oleh karena itu, pihaknya meminta Pemkab Lebak ke depan agar memperketat izin usaha toserba.

Sebab, pedagang kecil tentu kalah bersaing dengan bisnis mereka yang memiliki modal cukup besar.

“Kami mendukung jika pemerintah daerah memperketat izin usaha toserba itu karena berdampak terhadap pendapatan pedagang kecil,” katanya.

Dadang (45) seorang pedagang bahan pokok warga Rangkasbitung mengaku pihaknya sangat mendukung jika pemerintah daerah memperketat izin usaha toserba maupun bisnis ritel lainnya karena dapat menghancurkan pedagang kecil.

Saat ini, lanjut dia, populasi toko serba ada begitu marak dan terus bertambah, bahkan setiap sudut perempatan jalan di Rangkasbitung berdiri toko tersebut.

“Selama menjamurnya bisnis waralaba tentu penghasilan kami menurun drastis karena kalah bersaing,” ujarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara