PEMKAB LEBAK DIMINTA PERKETAT IZIN TOSERBA – Poskota.co
Thursday, September 21

PEMKAB LEBAK DIMINTA PERKETAT IZIN TOSERBA

Alfamart kerap menjadi sasaran perampok
Alfamart kerap menjadi sasaran perampok

POSKOTA.CO – Pemerintah Kabupaten Lebak diminta memperketat perizinan bisnis toko serba ada agar tidak mematikan bagi pedagang kecil di daerah itu.

“Kita prihatin kini toko serba ada atau toserba menjamur dengan jarak berdekatan,” kata Gopur (50), seorang pedagang warungan warga Kabupaten Lebak, Sabtu.

Pergerakan usaha toserba di Kabupaten Lebak cukup berkembang, bahkan sudah masuk ke pelosok-pelosok kecamatan.

Kehadiran toserba, diantaranya Alfamart, Indomart dan Midialfa dikhawatirkan mematikan pedagang kecil.

Oleh karena itu, pihaknya meminta Pemkab Lebak ke depan agar memperketat izin usaha toserba.

Sebab, pedagang kecil tentu kalah bersaing dengan bisnis mereka yang memiliki modal cukup besar.

“Kami mendukung jika pemerintah daerah memperketat izin usaha toserba itu karena berdampak terhadap pendapatan pedagang kecil,” katanya.

Dadang (45) seorang pedagang bahan pokok warga Rangkasbitung mengaku pihaknya sangat mendukung jika pemerintah daerah memperketat izin usaha toserba maupun bisnis ritel lainnya karena dapat menghancurkan pedagang kecil.

Saat ini, lanjut dia, populasi toko serba ada begitu marak dan terus bertambah, bahkan setiap sudut perempatan jalan di Rangkasbitung berdiri toko tersebut.

“Selama menjamurnya bisnis waralaba tentu penghasilan kami menurun drastis karena kalah bersaing,” ujarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)