PEMBANGUNAN DI JAKARTA HARUS BERSAHABAT DENGAN RAKYAT – Poskota.co
Saturday, September 23

PEMBANGUNAN DI JAKARTA HARUS BERSAHABAT DENGAN RAKYAT

POSKOTA.CO – DKI Jakarta sebagai ibu kota negara merupakan miniatur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

Pembangunan yang dilakukan Pemprov DKI yang seharusya bisa dirasakan untuk kesejahteraan bersama seluruh lapisan masyarakat tetapi ternyata hanya untuk sebagian masyarakat kalangan mampu (elit), dan tidak berpihak kepada rakyat miskin alias ‘wong cilik’.

“Terjadinya penggusuran paksa terhadap pemukiman warga yang tidak manusiawi ini selalu menghantui pikiran warga setiap hari, lalu kemudian pembangunan proyek reklamasi yang membuat para nelayan gelisah terhadap mata pencahariannya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari akan terancam oleh proyek tersebut,” kata Ketua Sahabat Asli Nurmansyah, di Jakarta, Minggu (23/10).

Keberpihakan Pemprov DKI kepada pihak pengembang (kapitalisme) telah menyakiti hati masyarakat Jakarta, sehingga terjadilah simbol-simbol perlawanan terhadap pemprov yang dilakukan oleh masyarakat yang tertindas.

Pesta demokrasi dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta dalam waktu tiga bulan lagi akan dilaksanakan, di sinilah saatnya warga Jakarta menentukan calon pemimpinnya untuk lima tahun ke depan.

“Untuk itu kami dari Sahabat Asli (Sahabat Agus-Sylvi) sangat berharap kepada pasangan tersebut bisa memberikan sesuatu yang lebih baik kepada Kota Jakarta, dan tentu untuk seluruh lapisan masyarakat, agar bisa menghadirkan Kota Jakarta yang bersahabat, manusiawi, beradab, santun dan modern untuk seluruh warga Jakarta,” ujar Nurmansyah.

“Sahabat Asli sebagai relawan Agus-Sylvi siap berjuang untuk memenangkan pasangan kandidat tersebut, dengan strategi dan taktik (stratak) yang sudah kami persiapkan demi Jakarta Bersahabat, Jakarta untuk Rakyat,” sambungnya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara