PARA BEGAL KETAWA LIHAT POLISI-SATPOL BENTROK – Poskota.co

PARA BEGAL KETAWA LIHAT POLISI-SATPOL BENTROK

ilustrasi
ilustrasi

POSKOTA.CO – Provokator dan teroris tepuk tangan melihat sesama aparat bentrok. “Semua ini harus diselesaikan dan masing-masing menahan diri,” pinta Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Anton Charliyan, Minggu(7/8). Jangan sampai para bandar, begal menari mengetahui dua korps bentrok. “Cukup jangan tambah memperkeruh situasi,” tandasnya.

Anton berharap kalau ada kesalahan harus diselesaikan secara hukum, jangan pribadi-pribadi, semalam saya temui anggota saya, saya katakan jangan ada bergerak lagi, kalau ada saya akan tindak

Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya anggota Sabhara Polrestabes dalam bentrokan semalam.”Apa yang terjadi semalam adalah kecelakaan yang tidak terduga datangnya,” ujarnya.

Bentrokan itu terjadi di Balai Kota Makassar pada Minggu dini hari tadi dan menewaskan Bripda Michael Abraham. Mantan Kadiv Humas Polri itu pun memastikan bahwa kasus kematian anggotanya akan diusut secara hukum dan profesional.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.