NEMU UANG 80 JUTA PEMULUNG PENSIUN DINI – Poskota.co

NEMU UANG 80 JUTA PEMULUNG PENSIUN DINI

UANGBPOSKOTA.CO – Suami-istri yang kesehariannya memulung tempat pembuangan akhir sampah Jatibarang Semarang pensiun dini setelah menemukan uang tunai sebanyak Rp80 juta di tempat tersebut.

Kapolsek Mijen Komisaris Sapari di Semarang, Kamis, membenarkan pencarian pasangan suami-istri bernama Min dan Sarmi tersebut.

“Ada laporan tentang pemulung di TPA Jatibarang yang menemukan uang Rp80 juta pada hari Rabu (24/2),” katanya.

Pasangan Min dan Sarmi, lanjut dia, ternyata sudah pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Grobogan. Salah seorang pemulung bernama Tarno kebagian rezeki nomplok Rp6,1 juta.

“Uang yang terima Pak Tarno ini kemudian kami cek ke Bank Indonesia yang selanjutnya dinyatakan asli,” katanya.

Polisi kemudian mencari pasangan Min dan Sarmi ke kampung halamannya di Godong, Kabupaten Grobogan. Keduanya telah pergi Demak pulang kampung pensiun sebagai pemulung. Uang temuan akan dijadikan modal untuk menyambung hidup.

Pemulung yang terbiasa mengais sampah di TPA Jatibarang dilaporkan menemukan segepok uang dengan nilai Rp80 juta.

Uang dengan pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu tersebut sempat dibagi-bagikan ke pemulung lainnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara