MOBIL DINAS KETUA DPRD KOTA CIREBON DITABRAK TRUK TANGKI – Poskota.co

MOBIL DINAS KETUA DPRD KOTA CIREBON DITABRAK TRUK TANGKI

POSKOTA.CO – Edi Suripno SIP, MSi yang mengendarai kendaraan dinas berplat hitam, mengalami kecelakaan pada Jumat, 21 Oktober 2016 sekitar pukul 00.30 dinihari lalu. Dalam peristiwa ini dilaporkan tidak ada korban jiwa, hanya kendaraan dinas yang dipergunakan Ketua DPRD Kota Cirebon mengalami ringsek di bagian belakang.

Kondisi mobil mobil Pajero Sport yang dikendarai Ketua DPRD Kota Cirebon bagian belakangnya rusak parah setelah ditabrak truk tangki Pertamina. Dalam kecelakan tersebut, mobil sempat terguling tiga kali, namun Ketua DPRD Kota Cirebon yang mengemudikan dalam kondisi sehat usai peristiwa itu.
Kondisi mobil mobil Pajero Sport yang dikendarai Ketua DPRD Kota Cirebon bagian belakangnya rusak parah setelah ditabrak truk tangki Pertamina. Dalam kecelakan tersebut, mobil sempat terguling tiga kali, namun Ketua DPRD Kota Cirebon dalam kondisi selamat.

Berdasarkan informasi yang berhasl dihimpun menerangkan, mobil Pajero Sport yang dikendarai Ketua DPRD Kota Cirebon saat itu sedang meluncur di jalan jurusan Kuningan menuju ke arah Cirebon, tepatnya di Desa Patapan, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, tiba-tiba dari arah belakang mobil tersebut ditabrak kendaraan truk tangki Pertamina dengan nomor polisi Z 9482 TC.

Kini kondisi mobil Ketua DPRD Kota Cirebon rusak berat. Dalam kecelakaan tersebut mobil Ketua DPRD sempat terguling tiga kali, dan kondisi mobil pun rusak parah.

Peristiwa tak terduga ini hanya kerusakan di bagian belakang kendaraan. Sementara Ketua DPRD Kota Cirebon lolos dari maut. Pascakecelakaan tersebut, Ketua DPRD langsung dibawa menuju rumah dinasnya di kawasan Jl KS Tubun Kota Cirebon.

Sementara itu Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Cirebon Cicip Awaludin SH menuturkan, kondisi Ketua DPRD Kota Cirebon dalam kondisi sehat setelah mengalami kecelakaan hebat tersebut.

“Kondisi Ketua, alhamdulillah baik-baik saja, sehat, tadi sudah ketemu dan ngobrol dengan beliau,” ucap Cicip. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)