MINIM TPS DAN TPA, CIREBON DARURAT SAMPAH – Poskota.co
Wednesday, September 20

MINIM TPS DAN TPA, CIREBON DARURAT SAMPAH

POSKOTA.CO – Kondisi sampah di sejumlah desa di Kabupaten Cirebon sungguh sangat memprihatinkan, selain minimnya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), juga pola kebiasaan masyarakat yang kerap membuang sampah sembarangan.

Hal ini membuat Bupati Cirebon menyatakan, daerah Kabupaten Cirebon kini darurat sampah. Demikian disampaikan Camat Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Drs Iman Santoso MSi, Jumat (7/10).

Camat Astanajapura Cirebon Drs Iman Santoso MSi
Camat Astanajapura Cirebon
Drs Iman Santoso MSi

Menurut Iman, dari sebelas desa di Kecamatan Astanajapura, tak satu desa pun memiliki TPS permanen. Masalah ini muncul akibat sulitnya mencari lahan kosong yang layak dan bisa dijadikan TPS.

Untuk menyiasati agar sampah tetap bisa tertanggulangi, TPS sementara ditempatkan di masing-masing desa. Kendati ini masih menyimpan persoalan, di mana volume sampah masyarakat dengan kondisi TPS tak sebanding.

Malah kadang masyarakat lebih memilih membuang sampah ke kebun kosong, saluran maupun sungai. Sikap instan ini jelas membuat suatu desa akan terganggu dengan soal sampah, sehingga Bupati Cirebon menganggap Kabupaten Cirebon menjadi darurat sampah.

Darurat sampah ini, kemudian diluncurkan program oleh Bupati dengan rencana per desa mendapatkan satu unit bak sampah jenis kendaraan motor roda tiga. Kemudian untuk masing-masing kecamatan yang membawahi sejumlah desa akan dibuatkan satu TPA, sebab untuk itu Kecamatan Asjap sendiri, TPA sangat jauh dan hanya ada di daerah Ciledug, Kabupaten Cirebon. Kondisi ini jelas memprihatinkan dan Bupati Cirebon segera membuat langkah-langkah strategis dengan program Kabupaten Cirebon darurat sampah.

“Per desa akan mendapatkan satu unit kendaraan pengangkut sampah, dan kemudian akan bisa dibuang langsung ke TPA. Sedangkan TPA khusus di Kecamatan Astanajapura, rencana akan diberi lahan oleh seorang pengusaha tanah, bekas galian C,” ujar Camat Astanajapura Iman Santoso saat dikonfirmasi seputar darurat sampah yang dinyatakan Bupati Cirebon.

Namun, lanjut Imam, TPA tersebut harus terlebih dahulu dipisah antara sampah organik dan sampah nonorganik agar tidak menyimpan aroma bau dari jumlah sampah warga yang ada di TPA nanti. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - BRI Cabang Kabupaten Majene mangkir dari panggilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan klarifikasi terkait raibnya tabungan warga Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar di Bank BRI Cabang Majene. "Kami sudah melakukan panggilan kepada Kepala Bank BRI Majene untuk melakukan klarifikasi atas raibnya tabungan warga di BRI Majene, namun Bank BRI Majene mangkir dari panggilan," kata Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulbar, Muhammad Sukriadi Azis S,Ip di Mamuju, Jumat. Ia mengatakan, Ombudsman kembali memanggil Kepala BRI Cabang Majene sampai pada panggilan ketiga dan bila belum diindahkan panggilan yang ketiga maka akan dilakukan pemanggilan paksa dengan melibatkan aparat kepolisian. "Kami akan lakukan panggilan sesuai dengan kewenangan Ombudsman Sulbar kami harap BRI Majene bersedia menerima panggilan Ombudsman Sulbar," katanya. Menurut dia, Ombudsman Sulbar telah menerima laporan nasabah BRI Majene yang tabungannya raib di BRI Majene sebanyak Rp400 juta, raib, "Kami telah menerima laporan dari seorang warga Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman, atas nama Subli Sukardi, yang mengaku uang tabungannya raib senilai Rp400 juta, di Bank BRI Cabang Majene, sehingga kita panggil BRI Majene melakukan klarifikasi," katanya. Ia mengatakan, warga itu menyampaikan jika uangnya raib diduga karena telah terjadi penggelapan dana di Bank BRI Majene. "Pelapor mengaku bahwa diduga salah seorang oknum pegawai negeri sipil di lingkup Pemkab Majene, telah bersekongkol dengan staf Bank BRI Majene, mencairkan tabungannya sehingga tabungannya raib," katanya. Menurut dia, uang tabungan pelapor telah ditarik sebanyak tiga kali direkeningnya sehingga tabungannya itu raib sejak bulan Juli tahun 2013. Ia menyampaikan bahwa atas laporan tersebut maka pihak Ombudsman Sulbar menindaklanjutinya dengan memanggil Kepala BRI Majene dan melakukan pemeriksaan terhadap staf Bank BRI dan oknum PNS yang dimaksud, namun yang dipanggil ternyata mangkir.