LAPORKAN JIKA MENEMUKAN PUNGLI DI BPN – Poskota.co
Saturday, September 23

LAPORKAN JIKA MENEMUKAN PUNGLI DI BPN

21bpnPOSKOTA.CO – Legislator dari Komisi I DPRD Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Ahmad Rafii, meminta masyarakat agar segera melaporkan jika menemukan atau menjadi korban pungutan liar atau pungli saat mengurus sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Masyarakat jangan takut melaporkan oknum petugas BPN yang meminta pungutan liar di luar dari ketentuan,” tegas Rafii, saat dihubungi di Tanah Grogot, Rabu (20/4).

Ia mengaku siap memfasilitasi jika ada masyarakat yang menjadi korban pungutan liar oknum BPN.

Masyarakat lanjut Rafii, bisa memberikan laporan tertulis yang ditujukan kepada DPRD Paser terkait pungutan liar tersebut. “Silahkan beri laporan tertulis dan kami segera tindak lanjuti,” katanya.

Saat ini kata Rafii, mengurus sertifikat tidak perlu melalui calo.

Masyarakat tambahnya, cukup melakukan pendaftaran di loket BPN kemudian dari pendaftaran tersebut akan diberikan barcode angka atau PIN.

“Dari barcode itulah kementerian akan mengawasi langsung bagaimana pelayanan BPN di kabupaten/kota,” ujar Rafii.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 128 tahun 2015 lanjut ia, biaya administrasi pembuatan sertifikat tanah masuk dalam jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Dalam PP standar biaya administrasi pembuatan sertifikat tanah yakni Rp50 ribu. Itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah,” kata Rafii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_445" align="alignleft" width="300"] Kuasa hukum pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja dalam pilkada Jawa Timur 2013, Kenny Hasibuan, menunjukkan surat yang akan diberikan kepada Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2). (ANTARA)[/caption] POSKOTA.CO - Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membatalkan jadwal pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih Soekarwo-Saifullah Yusuf, 12 Februari 2014. "Kami ke sini untuk menemui Mendagri guna menjelaskan permohonan klien kami (Khofifah-Herman) untuk tidak melantik pasangan Soekarwo-Saifullah," kata Kuasa Hukum Khofifah, Romulo HSA Silaen, di Jakarta, Senin. Menurut Romulo, permohonan pembatalan pelantikan ini karena ada pernyataan dari Akil (mantan Ketua MK Akil Mochtar) bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah-Herman. "Ini karena ada statement dari Pak Akil bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah, kenapa setelah Akil ditangkap, putusan itu berubah. Ada yang merugikan klien kami," katanya. Selain itu, Romulo menilai, MK telah melanggar undang-undang MK, yang tidak melibatkan ketua dalam RPH. "Ada cacat hukum dari putusan MK, pertama tidak melibatkan Akil sebagai ketua panel, dan tidak sesuai isi putusan panel yang diputus oleh panel sebelumnya, yang 3 orang itu, Akil, Maria, Anwar Usman, ini melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang MK, yaitu diputuskan oleh 9 atau dalam keadaan luar biasa 7 orang, dan dipimpin oleh ketua MK, putusan itu tidak melibatkan Akil dan putusan itu berbeda dengan putusan panel yang ditetapkan sebelumnya," katanya. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dedy Suprayitno mengatakan hingga saat ini  belum ada rencana pengunduran pelantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada 12 Februari 2014. "Rencana itu masih berjalan, pelantikan sudah direncanakan, belum ada (pengunduran)," kata Dedy. (djoko/ant)