KODIM MANOKWARI CETAK 2.190 HEKTARE SAWAH BARU – Poskota.co

KODIM MANOKWARI CETAK 2.190 HEKTARE SAWAH BARU

TNIPOSKOTA.CO – Komando Distrik Militer (Kodim) 1703 Manokwari, Papua Barat, akan mencetak 2.190 sawah baru di empat kabupaten yang menjadi wilayah kerjanya.

Komandan Distrik Militer 1703 Manokwari Letkol Inf. Adi Simanjuntak di Manokwari, Sabtu, menyebutkan empat kabupaten tersebut, yakni Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama.

Sawah baru yang akan dicetak di empat daerah tersebut, kata dia, diprioritaskan bagi lahan yang sudah disurvei serta dinyatakan layak untuk digarap sebagai lahan sawah padi.

“Untuk Kabupaten Manokwari seluas 740 hektare, Manokwari Selatan 1.000 hektare, Teluk Bintuni 300 hektare, Teluk Wondama seluas 150 hektare,” katanya.

Pelaksanaan program cetak sawah di wilayah Papua Barat, kata Dandim, terlambat dibanding daerah lain. Keterlambatan itu karena menunggu penunjukan kuasa pengguna anggaran (KPA).

“Namun, dari informasi yang kami peroleh dari Dinas Pertanian, 3 hari lalu, KPA sudah ditunjuk. Dengan demikian, saya yakin dalam waktu dekat program ini akan segera dimulai di wilayah kerja kami,” ujarnya.

Program tersebut akan dilaksanakan dalam waktu 1 tahun pada tahun 2016. Namun, dia menargetkan cetak sawah baru di empat kabupaten tersebut bisa selesai pada bulan Juni mendatang, terutama untuk lahan yang sudah disurvei.

Untuk menyukseskan program tersebut, lanjut dia, Kodim akan melibatkan seluruh personel di komando rayon militer (koramil) yang akan dibantu oleh para perwira penghubung di tempat masing-masing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_2327" align="alignleft" width="300"] Ilustrasi[/caption] POSKOTA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima sembilan laporan penerimaan gratifikasi berupa pemutar musik elektronik Ipod Shuffle yang diterima saat resepsi pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. "Sudah ada sembilan orang yang melaporkan Ipod kepada KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (21/3). Sembilan orang yang melaporkan penerimaan itu adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ratiyono, satu orang hakim Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Made Rawa Aryawan, dua orang hakim Mahkamah Agung, satu orang pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, satu pejabat Komisi Yudisial dan dua orang pejabat dari Ombudsman. "Laporan ini akan kita analisa dan klarifikasi," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. Sebelumnya, Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang Mahkamah Agung Gayus Lumbuun saat datang ke KPK bersama empat hakim agung lain pada Kamis (19/3) mengatakan bahwa para hakim akan melaporkan pemberian tersebut ke KPK. "Kami akan mempersiapkan surat laporan dari IKAHI cabang MA karena penerima iPod sebagian besar adalah hakim-hakim di MA, hakim agung dan hakim-hakim yang ditugaskan di lingkungan MA," kata Gayus, Kamis (19/3). Gayus juga menyerahkan contoh iPod yang akan dinilai KPK. "Menurut hitungan kami, data yang kami miliki (harganya) di bawah Rp500 ribu, jadi kami berpandangan ini bukan gratifikasi yang dilarang, tapi kami menyerahkan pada KPK untuk menilai, oleh karena itu yang kami urus adalah hakim-hakim yang menerima," ujar Gayus.