KODIM KEDIRI JAGA KETAT TEMPAT IBADAH – Poskota.co
Saturday, September 23

KODIM KEDIRI JAGA KETAT TEMPAT IBADAH

POSKOTA.CO – Pascatragedi di Tanjungbalai, Sumatera Utara, Dandim Kediri Letkol Inf Purnomosidi yang masih berada di Kodam V/Brawijaya menghubungi Kasdim Kediri Mayor Inf Joni Morwantoto melalui sambungan telepon, Sabtu (30/7), untuk menyikapi segala kemungkinan dan gejala sosial masyarakat yang berdampak negatif, khususnya di Kota dan Kabupaten Kediri.

Usai kontak via telepon, Mayor Inf Joni Morwantoto langsung mengambil langkah strategis guna menghadapi segala kemungkinan yang tidak terduga dengan memerintahkan seluruh Danramil jajaran Kodim 0809/Kediri untuk langsung mengantisipasi tempat-tempat ibadah yang ada di Kota dan Kabupaten Kediri.

Dari 29 kecamatan, tiga di Kota Kediri dan 26 di Kabupaten Kediri, seluruh tempat ibadah mulai hari ini dijaga ketat anggota Koramil jajaran Kodim Kediri, di samping vihara atau klenteng tentunya. Sesuai instruksi Letkol Inf Purnomosidi, yang langsung ditujukan kepada Mayor Inf Joni Morwantoto, turun dalam pengamanan di tempat ibadah vihara atau klenteng dengan jumlah personel lebih banyak.

Di samping tempat ibadah, Pasi Ops Kodim Kediri Kapten Arm Nur Solikin, juga telah menyiapkan personel khusus, untuk mengantisipasi kerawanan sosial yang akan timbul, dengan menempatkan personel di titik-titik tertentu. Sebagaimana pengamanan yang dilakukan di Vihara Tjoe Hwie Kiong yang berlokasi di Kelurahan Pocanan, dan Vihara Jayasaccako di Kelurahan Semampir, keduanya berada di Kecamatan Kota.

Menurut Mayor Inf Joni Morwantoto, salah satu kunci keberhasilan Kediri hingga saat ini tetap aman dan kondusif adalah, kesadaran masyarakat dan kredibilitas para pemuka agama, yang mampu menjadi ‘transporter dan speaker’ untuk menjadi jembatan segala perbedaan ataupun perselisihan. Dalam catatan tinta emas, konflik berbau SARA yang ada di Kediri, memang belum pernah terjadi, tetapi gesekan berbau perselisihan memang kerap terjadi, tetapi belum pernah berujung pada kerusuhan, dan selalu berakhir di meja perundingan dan dialogis dengan damai. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.