KETUA MPR DAN MENKO POLHUKAM AJAK WARGA CIREBON WASPADAI RADIKALISME – Poskota.co
Wednesday, September 20

KETUA MPR DAN MENKO POLHUKAM AJAK WARGA CIREBON WASPADAI RADIKALISME

POSKOTA.CO – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto bersama Ketua MPR-RI Zulkifli Hasan menghadiri kegiatan Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Kewaspadaan Nasional sewilayah tiga Cirebon di salah satu hotel di kawasan Gronggong Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon.

Acara yang diselenggarakan Kedeputian VI/Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam melalui Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan yang bekerja sama dengan MPR-RI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Pemerintah Kabupaten Cirebon, dan Wahid Foundation tersebut bertujuan untuk membangun koordinasi dan sinkronisasi antarpihak.

Termasuk untuk memberikan pemahaman dalam rangka upaya pencegahan paham radikalisme dan terorisme guna meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Menko Polhukam Wiranto (keempat kiri) bersama Ketua MPR-RI Zulkifli Hasan (ketiga kiri)ketika menghadiri kegiatan Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Kewaspadaan Nasional sewilayah tiga Cirebon di salah satu hotel di kawasan Gronggong Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon.
Menko Polhukam Wiranto (keempat kiri) bersama Ketua MPR-RI Zulkifli Hasan (ketiga kiri)ketika menghadiri kegiatan Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Kewaspadaan Nasional sewilayah tiga Cirebon di salah satu hotel di kawasan Gronggong Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon.

Menko Polhukam Wiranto menyatakan, di era globalisasi selain berdampak positif, juga mempunyai dampak negatif yakni, terfasilitasinya kegiatan ilegal yang melintasi batas yurisdiksi negara. Yang berakibat kegiatan ilegal yang semula hanya dianggap sebagai kriminal biasa, saat ini diangap sebagai kegiatan yang mengancam keamanan suatu negara.

“Salah satu ancaman yang lahir akibat globalisasi di antaranya adalah penyebaran paham radikalisme, yang mengancam dunia pada umumnya, dan mengancam Indonensia pada khususnya. Karena paham radikalisme merupakan salah satu penyebab (embrio) lahirnya tindak terorsime,” kata Wiranto kepada sejumlah wartawan usai menghadiri acara tersebut.

Dikatakannya, pemerintah melalui BNPT telah memetakan beberapa daerah yang menjadi skala prioritas dalam upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme dan terorisme, di antarannya Sulawesi Selatan, NTB (Bima) dan Solo.

“Tidak menutup kemungkinan daerah lain juga memiliki potensi penyebaran paham radikalisme, seperti Kabupaten Cirebon,” ujar Wiranto.

Atas dasar itulah, kata Wiranto, perlu adanya pencegahan penyebaran paham radikalisme oleh pemerintah pusat/daerah dan unsur masyarakat terkait, melalui pendekatan lunak (soft approach) melalui pembinaan nilai-nilai kebangsaan atau pemantapan wawasan kebangsaan.

“Termasuk pembinaan keagamaan (penyebaran ajaran yang toleran), dan pembinaan kemandirian kewirausahaan,” jelas Wiranto.

Wiranto menambahkan, kegiatan ini merupakan untuk menyinkronisasikan kewaspadaan untuk melawan radikalisme dan terorisme kepada semua pihak. Termasuk dengan lembaga tinggi negara dan pemerintah untuk sama-sama bersatu padu mengajak semuanya menanggulangi aksi-aksi tersebut.

“Masalah terorisme dan radikalisme harus ditanggulangi bersama-sama, bila tidak kita akan kewalahan. Sekaligus kita menjaga NKRI ini tetap lestari dan dapat memberikan yang terbaik kepada masyarakat,” tambah mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan periode 1998-1999 ini.

Radikalisme dan terorisme, dikatakan Wiranto, sudah menjadi tren dunia dan menjadi musuh semua negara. Maka dari itu pemerintah tetap menyuarakan bahwa penangganan dan penanggulangan terorisme itu milik kita bersama-sama.

“Tidak bisa diserahkan kepada pemerintah, BNPT, polisi dan TNI, tetapi harus bersama-sama semau lapisan masyarakat,” ujar pria kali ketiga terpilih jadi Ketua Umum Hanura ini.

Sementara itu, Ketua MPR-RI Zulkifli Hasan menambahkan, Indonesia harus bersyukur karena Indonesia masih memiliki nilai-nilai dan pondasi yang kuat. Bila wawasan kembangsaan terus dibangun bersama-sama menjadi kokoh, sehingga torisme dan radikalisme tidak akan mempan dan berkembang di Tanah Air ini.

“Tetapi 18 tahun era reformasi ini, nilai-nilai luhur, Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika mulai pudar. Itulah yang akan menjadi lahan subur bagi radikalisme, intoleransi dan terorisme dan lain-lain,” kata Zulkifli.

Untuk itu, benteng yang sudah dimiliki bangsa ini kita perkuat. Seperti nilai-nilai luhur Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945.

“Kalau ini sudah kokoh semua, bersama-sama, kuat, bersatu. Ancaman seberat apa pun apakah terorisme, radikalisme dan lainnya dengan mudah kita patahkan. Terutama generasi muda, untuk lebih kuatnya,” ujar mantan Menteri Kehutanan periode 2009-2014 ini. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara