KEKERASAN DAN PENELANTARAN ANAK, MENINGKAT DI JAWA BARAT – Poskota.co
Saturday, September 23

KEKERASAN DAN PENELANTARAN ANAK, MENINGKAT DI JAWA BARAT

Para orangtua murid
Para orangtua murid

BEKASI — Orang tua dan kalangan pendidik, pihak sekolah diingatkan agar senantiasa sadar dan mempersiapkan anak secara serius sejak dini, agar anak tersebut kelak tumbuh sebagai generasi unggul dan berdaya saing.

Hal ini penting untuk menghindari timbulnya tindak kekerasan terhadap anak yang belakangan ini terus meningkat, dan juga dampak negatif lain dari kemajuan teknologi informasi yang mudah diakses melalui internet, gadget dan media sosial.

“Kita jangan hanya memperingati hari besar berkaitan dengan anak yang hanya sekedar seremonial,” kata Dr Hj Netty Prasetyani Heryawan, M.Si, Ketua Pusat P2TP2A Provinsi Jawa Barat.

Imbauan tersebut disampaikan Netty pada acara “Parents Gathering With Kak Seto dan Ibu Netty” di GOR Basket, Kota Bekasi, Kamis (25/8). Hadir H Muh Ridwan MM, Staf Ahli Bidang Pembangunan Masyarakat mewakili Walikota Bekasi, Ny Rachmat Effendy, Ny Ahmad Syaikhu, para guru, ormas perempuan peduli anak, PKK dan para orang tua.

Menurut isteri Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan ini, sebagai orang tua harus sadar, bahwa anak juga perlu merasakan kasih sayang setiap hari dan bahkan setiap saat. kata Netty Prasetyani.

Karena itu, sebagai Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), menurut Netty Prasetyani pihaknya sangat prihatin di wilayahnya Jawa Barat termasuk banyak kasus anak telah mengalami tindak kekerasan, juga kasus penelantaran anak yang cenderung terus meningkat.

“Ini berarti ada yang salah dan keliru dalam mendidik anak. Kalau bisa memilih, mungkin anak kita minta dilahirkan dengan bapaknya Kak Seto, yang rajin mendongeng, menyanyi. Sehingga ia tidak perlu dijewer kalau berada di rumah,” kata Netty (Nur Terbit).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara