JANGAN MEMVETO HAK PERBEDAAN AGAMA – Poskota.co

JANGAN MEMVETO HAK PERBEDAAN AGAMA

2dimbPOSKOTA.CO – Bulan Ramadhan sudah di depan mata, hanya dalam hitungan jari, bulan yang dianggap suci oleh seluruh umat Islam se dunia ini, akan berlangsung selama sebulan penuh. Sesuai dengan pedoman pokok umat Islam, di bulan tersebut juga, seluruh pemeluknya akan menjalankan ibadah puasa, termasuk di Kediri, rabu (01/06/2016).

Masjid Baiturohman yang berlokasi di Desa Pagu Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, menjadi mindset Danramil Pagu, Kapten Chb Mulyono, untuk berkomunikasi dengan seluruh Perangkat Desa se Kecamatan Pagu, berkenaan dengan detik-detik jelang bulan Ramadhan.

Tausiyah yang disampaikan ini, memang sedikit menyimpang dari tema acara yang sebelumnya berlangsung, karena kumpul bareng perangkat desa ini sebenarnya merupakan rapat koordinasi safari ramadhan yang akan bergiliran di seluruh desa se Kecamatan Pagu, yang dihadiri juga Camat Danramil dan Kapolsek Pagu.

“Bangsa ini lahir bukan berdasarkan satu agama, demikian juga para pejuang atau pendiri bangsa ini yang telah mendahului kita, berlatarbelakang berbeda-beda agama. Sangat tidak relevan bila kita memveto hak perbedaan agama di negeri ini, apalagi bangsa ini memiliki dasar yang sangat jelas yaitu Bhinneka Tunggal Ika,” kata Kapten Chb Mulyono.

“Keyakinan seseorang jelas tidak bisa diganggu gugat, bagi yang beragama Islam, harus yakin dirinya menjalani hidup sesuai ajaran Islam, demikian juga sebaliknya, bagi yang beragama Kristen, Budha atau Hindu ,harus yakin dan menjalani sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing.

Saat bulan Ramadhan, jangan sampai kita mudah terprovokasi orang-orang goblok yang menyelundup ke jantung pertahanan iman kita, dan merusak keberagaman dinegeri ini,” lanjut Kapten Chb Mulyono.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara