JADI SOROTAN, ANGGARAN RP3,6 MILIAR PJU KOTA CIREBON BELUM TEPAT SASARAN – Poskota.co
Saturday, September 23

JADI SOROTAN, ANGGARAN RP3,6 MILIAR PJU KOTA CIREBON BELUM TEPAT SASARAN

POSKOTA.CO – Penerangan Jalan Umum (PJU) belum merata di Kota Cirebon, khususnya di pinggiran kota belum diprioritaskan. Hal ini menjadi sorotan serius beberapa pihak, karena anggaran PJU sampai Rp3,6 miliar hanya diperuntukkan jalan protokol saja. Sementara untuk pinggiran kota, Dinas Perhubungan (Dishub) mengakui belum ada anggarannya. Bahkan, rencana anggaran 2017 juga belum ada pemasangan PJU baru untuk lingkungan.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Cirebon melalui Kepala UPTD Penerangan Jalan Umum Dodi Rochdiat mengatakan, PJU dianggarkan pada tahun 2017 hanya diperuntukkan sebatas penggantian PJU konvensional ke PJU LED di beberapa ruas jalan protokol saja. Karena yang akan diganti secara keseluruhan dengan jumlah total anggaran Rp3,6 miliar.

Menurutnya, untuk kawasan pinggiran kota belum ada. Pasalnya, belum ada anggaran untuk jaringan baru. Pemasangan KwH sampai saat ini baru sekitar 75 persen di seluruh Kota Cirebon. Pada anggaran di 2017 juga, belum ada pemasangan baru PJU terutama bagi PJU lingkungan.

“Sampai saat ini yang terpasang PJU baru sampai jalan kota saja. Sementara untuk PJU lingkungan belum ada, karena masih terbentur dengan anggaran,” ungkap Dodi.

Penggantian PJU, kata Dodi, akan dilakukan pada ruas jalan protokol seperti jalan Karanggetas, Pasuketan, Lawanggada, Pekiringan, Bahagia, Drajat, Rajawali Raya, Ciremai Raya dengan total penggantian sebanyak 674 titik yang terbagi 140 titik untuk lampu 100 watt dan 534 titik untuk lampu 70 watt.

Adapun alasan perubahan lampu, menurut Dodi, karena adanya penghematan 40 persen ketika ada peralihan dari konvesional ke LED. Selain itu pun dalam perawatannya pun untuk lampu konvensional bisa menghabiskan Rp200 juta per tahun, sedangkan lampu LED mendapatkan garansi selama lima tahun. Tak hanya itu, ke depannya pun lampu tersebut akan dilengkapi dengan layanan wifi secara otomatis.

Adapun pengambilan keputusan ini dilakukan, karena ketahanan lampu konvensional seringkali diganti disebabkan cuaca, berbeda terbalik dengan lampu LED yang saat ini sudah terbukti dalam uji coba sudah dirasa baik dengan berbagai suhu. Ditambah lagi, lampu tersebut tahan dan kuat. Kemajuan dalam teknologi tersebut bisa dilihat dari satu boks panel bisa dipakai oleh 20 tiang lampu.

Selain itu, untuk pemasangan PJU baru tersebut akan dipasang pada triwulan pertama. Dirinya pun berharap dengan adanya peralihan lampu masyarakat mampu merawat bersama-sama dan menjaga terkait PJU.

“Kita hanya mampu melakukan peralihan jenis lampu sampai saat ini. Diharapkan ke depannya kami pun mampu menerangi semuanya, termasuk pinggiran Kota Cirebon,” tutur Dodi. (*/din)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)