HMI AJAK PEMUDA DAN MAHASIWA KRITIS PADA FENOMENA KORUPSI YANG KIAN MERAJALELA – Poskota.co

HMI AJAK PEMUDA DAN MAHASIWA KRITIS PADA FENOMENA KORUPSI YANG KIAN MERAJALELA

PSOKOTA.CO – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengajak seluruh komponen pemuda dan mahasiswa untuk kritis terhadap fenomena korupsi yang kian merajalela dan menggunung. Karena menurut HMI, korupsi merupakan pisau tajam yang dapat memutus urat nadi perekonomian Indonesia.

Korupsi juga adalah perbuatan terstruktur yang kadang sulit dilacak karena sangat sistemik dan mengalir di darah sistem pemerintahan. Terutama yang menyangkut bidang pelayanan maupun proyek-proyek di Indonesia.

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam HMI bersiap menggelar orasi dalam refleksi Hari Sumpah Pemuda, di depan pintu gerbang utama IAIN Syech Nurjati Cirebon, Jumat (28/10).
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam HMI bersiap menggelar orasi dalam refleksi Hari Sumpah Pemuda, di depan pintu gerbang utama IAIN Syech Nurjati Cirebon, Jumat (28/10).

Maka cara terbaik adalah menumpulkan ketajaman pisau korupsi dengan cara membasmi mentalitas korup dari pemerintahan. Jika tidak kebangkrutan ekonomi Indonesia akan terus berlanjut seperti ibarat pesawat yang akan menghujam ke bawah.

“Mental korupsi harus dibasmi. Tidak hanya di lembaga, institusi, kantor maupun dinas pemerintah saja, tetapi juga seluruh lembaga atau institusi yang mempergunakan uang negara, atau uang rakyat harus dibasmi. Inilah ruh Sumpah Pemuda untuk membawa Indonesia menjadi negara maju, besar, kaya dan bermartabat baik di mata bangsa ini, maupun di mata dunia internasional,” ucap salah seorang aktivis HMI, saat berorasi di depan pintu gerbang utama IAIN Syech Nurjati Cirebon, Jumat (28/10).

Refleksi Sumpah Pemda ini, digelar pukul 09.00 WIB, dan berakhir sekitar pukul 10.30 WIB. Mereka dengan seragam lengkap membawa bendera HMI dan berorasi secara bergantian.

“Refleksi Sumpah Pemuda ini harus benar-benar ditandai dengan perubahan yang signifikan di segala bidang. Mari kita berantas korupsi dan perkuat persatuan. Sebab Sumpah Pemuda merupakan ruh dari komitmen para pemuda atau pejuang untuk menjaga NKRI dari permusuhan dan perpecahan. Agar negara Indonesia menjadi negara yang maju dan bermartabat,” tandas mereka lagi. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.