HIMKI DAN PENGUSAHA ROTAN DUKUNG PROGRAM PRESIDEN BERANTAS PUNGLI – Poskota.co
Saturday, September 23

HIMKI DAN PENGUSAHA ROTAN DUKUNG PROGRAM PRESIDEN BERANTAS PUNGLI

POSKOTA.CO – Instruksi Presiden Joko Widodo untuk memberantas pungli dalam bentuk apa pun, menjadi program gayung bersambut di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Cirebon, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) pun mendukung program pemberantasan pungutan liar (pungli) dan siap untuk mengawalnya.

Dalam langkah-langkahnya, HIMKI akan melaporkan temuan-temuan (dugaan pungli) terutama dalam proses perizinan. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Bidang Mebel Rotan dan Bambu HIMKI Alamsyah, agar amanah Presiden RI terlaksana dan berjalan baik di semua bidang pemerintahan.

“Kami sepakat dan akan berkoordinasi dengan lembaga terkait bila ada indikasi pungli di lapangan. Terutama dalam proses perizinan dan lainnya,” tegas Alamsyah.

Pengusaha rotan, khususnya di Kabupaten Cirebon mendukung program yang dicanangkan pemerintah pusat dalam memberantas pungutan liar terutama dalam pengurusan perizinan. Alamsyah mengaku, selama ini para pengusaha terbebani dengan biaya yang cukup besar saat memproses perizinan.

“Saat ini kan tidak ada standar harga yang  ditentukan oleh pemerintah. Seharusnya ada itu (standar harga) sehingga para pengusaha di saat mau ngurus izin sudah tahu, karena harganya segitu,” ujarnya.

Menurut Alamsyah, selama ini tidak ada standar harga yang ditentukan dalam proses perizinan. Para pengusaha pun  terbebani dengan biaya-biaya yang diminta oleh petugas yang ada di intansi tersebut. Dia berharap pemerintah menetapkan standar harga dalam proses perizinan.

“Akibat biaya besar yang dikeluarkan dalam membuat perizinan. Otomatis nilai jual produknya pun akan tinggi, dan ini yang sulit dalam bersaing,” jelasnya.

Dengan tidak ada standar harga dalam pembuatan perizinan, Dia menduga indikasi pungli makin kuat. “Kalau ada harganya kan jelas, sehingga pengusaha tahu. Kalau ini kan tidak, jangankan masyarakat umum pengusaha saja tidak tahu harga dalam membuat perizinan ini dan itu berapa, inilah yang bisa menyebabkan pungli,” pungkas Almasyah. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_445" align="alignleft" width="300"] Kuasa hukum pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja dalam pilkada Jawa Timur 2013, Kenny Hasibuan, menunjukkan surat yang akan diberikan kepada Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2). (ANTARA)[/caption] POSKOTA.CO - Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membatalkan jadwal pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih Soekarwo-Saifullah Yusuf, 12 Februari 2014. "Kami ke sini untuk menemui Mendagri guna menjelaskan permohonan klien kami (Khofifah-Herman) untuk tidak melantik pasangan Soekarwo-Saifullah," kata Kuasa Hukum Khofifah, Romulo HSA Silaen, di Jakarta, Senin. Menurut Romulo, permohonan pembatalan pelantikan ini karena ada pernyataan dari Akil (mantan Ketua MK Akil Mochtar) bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah-Herman. "Ini karena ada statement dari Pak Akil bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah, kenapa setelah Akil ditangkap, putusan itu berubah. Ada yang merugikan klien kami," katanya. Selain itu, Romulo menilai, MK telah melanggar undang-undang MK, yang tidak melibatkan ketua dalam RPH. "Ada cacat hukum dari putusan MK, pertama tidak melibatkan Akil sebagai ketua panel, dan tidak sesuai isi putusan panel yang diputus oleh panel sebelumnya, yang 3 orang itu, Akil, Maria, Anwar Usman, ini melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang MK, yaitu diputuskan oleh 9 atau dalam keadaan luar biasa 7 orang, dan dipimpin oleh ketua MK, putusan itu tidak melibatkan Akil dan putusan itu berbeda dengan putusan panel yang ditetapkan sebelumnya," katanya. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dedy Suprayitno mengatakan hingga saat ini  belum ada rencana pengunduran pelantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada 12 Februari 2014. "Rencana itu masih berjalan, pelantikan sudah direncanakan, belum ada (pengunduran)," kata Dedy. (djoko/ant)