HANDOYO MENGINGATKAN EMPAT PILAR BANGSA JANGAN SAMPAI LUNTUR – Poskota.co
Thursday, September 21

HANDOYO MENGINGATKAN EMPAT PILAR BANGSA JANGAN SAMPAI LUNTUR

POSKOTA.CO – Guna menangkis upaya disintegrasi bangsa yang belakangan ini mulai menyeruak, tak ada pilihan lain, nilai-nilai luhur empat pilar harus dikedepankan. Hal ini disampaikan anggota MPR RI, Rahmad Handoyo dihadapan puluhan Kepala Desa dan PAC PDI Perjuangan Sekecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, saat sosialisasi empat pilar kebangsaan yang digelar MPR RI, Minggu (18/06).

” Sudah terbukti, empat pilar selama ini mampu membuat bangsa kita kokoh hingga kini.” kata Rahmad Handoyo.
Politisi yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Jateng V, (Boyolali, Solo, Klaten dan Sukoharjo) ini menambahkan, nilai-nilai luhur empat pilar, yaitu Pancasila sebagai perekat dan ideologi bangsa, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa, bisa terus diimplementasikan.

“Empat pilar kebangsaan begitu penting untuk terus dimaknai dan diimplementasikan dalam kehidupan. Sebab jika tidak, nilai-nilai luhur empat pilar dalam Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, bisa luntur,”kata Rahmad Handoyo.
Rahmad Handoyo mengakui, saat ini, mulai muncul upaya yang mengarah disintegrasi bangsa. Namun, Rahmad Handoyo meyakini, kalau semua masyarakat memahami arti pentingnya empat pilar kebangsaan, maka upaya tersebut tidak akan berhasil.

“Salah satu bentuk implementasi empat pilar, misalnya bijak memberikan komentar lewat media sosial,” kata Rahmad Handoyo.
Menurut Rahmad Handoyo, kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan yang digelar di Rumah makan Ojo Dumeh Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali ini, merupakan salah satu agenda rutin MPR. MPR sangat perlu memberikan sosialiasi empat pilar kebangsaan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Diharapkan, para kepala desa dan pengurus PAC nantinya bisa menjelaskan lebih lanjut terkait empat pilar kebangsaan kepada masyarakat di lingkungannya masing-masing. Misalnya disampaikan dalam pertemuan warga dan pertemuan arisan rutin atau ibu-ibu PKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.