HANDOYO MENGINGATKAN EMPAT PILAR BANGSA JANGAN SAMPAI LUNTUR – Poskota.co

HANDOYO MENGINGATKAN EMPAT PILAR BANGSA JANGAN SAMPAI LUNTUR

POSKOTA.CO – Guna menangkis upaya disintegrasi bangsa yang belakangan ini mulai menyeruak, tak ada pilihan lain, nilai-nilai luhur empat pilar harus dikedepankan. Hal ini disampaikan anggota MPR RI, Rahmad Handoyo dihadapan puluhan Kepala Desa dan PAC PDI Perjuangan Sekecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, saat sosialisasi empat pilar kebangsaan yang digelar MPR RI, Minggu (18/06).

” Sudah terbukti, empat pilar selama ini mampu membuat bangsa kita kokoh hingga kini.” kata Rahmad Handoyo.
Politisi yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Jateng V, (Boyolali, Solo, Klaten dan Sukoharjo) ini menambahkan, nilai-nilai luhur empat pilar, yaitu Pancasila sebagai perekat dan ideologi bangsa, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa, bisa terus diimplementasikan.

“Empat pilar kebangsaan begitu penting untuk terus dimaknai dan diimplementasikan dalam kehidupan. Sebab jika tidak, nilai-nilai luhur empat pilar dalam Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, bisa luntur,”kata Rahmad Handoyo.
Rahmad Handoyo mengakui, saat ini, mulai muncul upaya yang mengarah disintegrasi bangsa. Namun, Rahmad Handoyo meyakini, kalau semua masyarakat memahami arti pentingnya empat pilar kebangsaan, maka upaya tersebut tidak akan berhasil.

“Salah satu bentuk implementasi empat pilar, misalnya bijak memberikan komentar lewat media sosial,” kata Rahmad Handoyo.
Menurut Rahmad Handoyo, kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan yang digelar di Rumah makan Ojo Dumeh Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali ini, merupakan salah satu agenda rutin MPR. MPR sangat perlu memberikan sosialiasi empat pilar kebangsaan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Diharapkan, para kepala desa dan pengurus PAC nantinya bisa menjelaskan lebih lanjut terkait empat pilar kebangsaan kepada masyarakat di lingkungannya masing-masing. Misalnya disampaikan dalam pertemuan warga dan pertemuan arisan rutin atau ibu-ibu PKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_282" align="alignleft" width="300"] Dalam Pilkada Jatim sebenarnya yang menang adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. (DOK)[/caption] POSKOTA.CO – Terungkap. Mantan Ketua MK Akil Mochtar mengaku, pemenang dalam Pilkada Jatim sebenarnya adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. Putusan terhadap kemenangan Khofifah-Herman itu sudah diputuskan 7 hari sebelum amar putusan dibacakan MK pada 7 Oktober 2013. "Jadi keputusan MK itu sebenarnya sudah ada 7 hari sebelum amar putusan. Dan, itu Pak Akil menegaskan bahwa Bu Khofifah dan Pak Herman yang menang. Tapi ini tiba-tiba putusannya incumbent yang menang," kata kuasa hukum Akil, Otto Hasibuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2014). Otto mengatakan, pada 2 Oktober 2013 Akil ditangkap KPK karena kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013. Padahal, amar putusan PHPU Jatim belum dibacakan, sementara dia adalah Ketua Panel PHPU tersebut. "Pak Akil Ketua Panel, putusan 7 hari sebelum dibacakan sudah ada, tapi pasca ditangkap Pak Akil itu tiba-tiba pihak sana (KarSa) yang menang. Ini ada apa?" kata Otto. Sebelum ditangkap Akil, kata Otto pernah mengirim surat ke MK. Isinya meminta klarifikasi kepada para hakim konstitusi lain, kenapa putusan itu tiba-tiba berubah. "Jadi tadi Pak Akil minta kepada saya untuk menyurati MK, mengklarifikasi masalah tersebut," ucap dia. Dalam amar putusannya, MK memerkuat keputusan KPUD Jatim yang menetapkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Provinsi Jatim periode 2013-2018. Akil Mochtar oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013 dan Pilkada Kabupaten Lebak, Banten 2013 di MK. KPK juga menyematkan status tersangka pada bekas politisi Partai Golkar itu dalam kasus dugaan pencucian uang yang diduga berasal dari uang suap. Kejaksaan Agung menyatakan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tindak pidana narkoba atas tersangka M. Akil Mochtar dari penyidik Badan Narkotika Nasional. Surat tersebut dibuat oleh penyidik BNN pada 20 November 2013 dan diterima oleh Kejaksaan Agung pada 22 November 2013. (djoko)