HAMA JAGUNG SERANG PETANI BENGKAYANG – Poskota.co
Saturday, September 23

HAMA JAGUNG SERANG PETANI BENGKAYANG

Jagung yang diserang hama
Jagung yang diserang hama

POSKOTA.CO – Sejumlah petani jagung di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, mengeluhkan kebun jagung mereka saat ini diserang hama yang berpotensi gagal panen.

“Kerugian akibat serangan hama bisa dibilang tidak kecil bahkan beberapa diantaranya berpotensi menimbulkan kegagalan panen,” keluh Ana salah satu Petani warga di Desa Belimbing Kecamatan Lumar saat dihubungi di Bengkayang, Selasa.

Dikatakan Ana serangan hama atau dikenal oleh mereka sebagai bulai dapat mengakibatkan gagal panen mencapai 100 persen.

“Gejala khas penyakit bulai adalah adanya warna putih memanjang sejajar tulang daun dengan batas terlihat jelas. Seperti permukaan bagian daun atas maupun bawah terdapat warna putih seperti tepung, dan terlihat jelas apabila di lihat di pagi hari,” tuturnya.

Hal senada diutarakan petani lainnya, Danel yang mengatakan dilahannya juga kerap diserang bulai. “Biasanya dipangkas dan dibuang jauh-jauh supaya tidak menjalar ke tanaman lain,” terang Daniel.

Daniel berharap kepada pemerintah agar komoditas unggulan Kabupaten Bengkayang tersebut mendapat perhatian baik berupa bantuan pemberantasan hama melalui penyuluhan maupun bantuan lainnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara