DUGAAN PUNGUTAN DI SMPN 5 BEBANKAN EKONOMI ORANG TUA SISWA – Poskota.co

DUGAAN PUNGUTAN DI SMPN 5 BEBANKAN EKONOMI ORANG TUA SISWA

POSKOTA.CO – Sejumlah orang tua siswa, seperti Sunu (43) mengeluhkan dugaan pungutan biaya pendidikan di SMPN 5 Kota Cirebon. Sunu mengaku putranya harus membayar sejumlah uang untuk biaya yang diminta sekolah.

“Saya tidak tahu apa saja itemnya, tapi nilainya cukup fantastis hingga jutaan rupiah. Uang dari mana mas, kan pemerintah sudah menjamin biaya pendidikan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan program pendidikan lainnya, kenapa harus bayar lagi semahal itu,” terang Sunu, Sabtu (29/10).

SMPN 5 Kota Cirebon
SMPN 5 Kota Cirebon

Dugaan pungutan dana yang tak lazim di SMPN 5 ini kabarnya sudah merupakan kesepakatan orang tua siswa melalui komite sekolah. Namun lagi-lagi orang tua siswa tak berkutik ketika komite menjunjung tinggi label musyawarah orang tua siswa. Apalagi legitimasi sekolah begitu kuat terhadap komite, sehingga kepentingan sekolah bisa berjalan mulus melalui kendaraan komite sekolah.

“Musyawaarah boleh saja, tapi lihat dong kemampuan orang tua siswa. Apakah karena anak kami sekolah yang bekas RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) kemudian masih harus dibebankan biaya ini dan itu untuk menutupi kekurangan dan kebutuhan sekolah, buat apa ada dana BOS dan bantuan lain jika orang tua siswa masih tertekan dengan biaya-biaya pendidikan,” ujar Sunu

“Masih SMP saja sudah segini besarnya sekolah negeri lagi, bagaimana anak bisa mencapai cita-citanya jika di bawah saja harus tertekan dengan biaya-biaya sekolah,” lanjut Sunu.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMPN 5 Kota Cirebon saat dikonfirmasi, mengakui adanya sumbangan uang dari orang tua untuk menutupi kebutuhan sekolah. Hanya sayang kepala sekolah saat diminta perincian dan nilai yang diminta tak mau memberikan bukti tersebut kepada media.

“Iya betul mas, memang kenapa, semua kan sudah melalui keputusan bersama yakni, musyawarah orang tua siswa, jadi tidak ada masalah, karena BOS yang ada pun tidak dapat menutupi kekurangan kebutuhan sekolah yang ada. Tapi saya sudah menawarkan empat poin kepada orang tua siswa, poin satu Rp1.700.000 hingga ke poin tiga Rp1.200.000. Dan di poin empat ini kami kosongkan nilainya, silakan orang tua siswa menulis berapa kemampuan membantunya, jadi kami pun tidak memaksa mereka, para orang tua siswa,” ujar Kepala Sekolah SMPN 5 Hj Kanti. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.