DISDIK DAN WALI KOTA CIREBON HARUS PRAKARSAI TRANSPARANSI KEUANGAN KOMITE SEKOLAH – Poskota.co

DISDIK DAN WALI KOTA CIREBON HARUS PRAKARSAI TRANSPARANSI KEUANGAN KOMITE SEKOLAH

PSOKOTA.CO – Keluhan masyarakat terhadap peran komite yang hanya menjadi legitimit sekolah kian menggunung. Puncaknya berbagai persoalan pun muncul, mulai dari legalitas hukum pengambil uang kepada orang tua siswa hingga laporan pertanggungjawaban keuangan komite.

“Semua menjadi pertanyaan, terutama soal transparansi. Maka Disdik (Dinas Pendidikan) dan Wali Kota Cirebon harus mendorong dan mengawal transparansi keuangan komite sekolah ini,” terang Subur Karsa, koordinator umum Gerakan Rakyat Marhaen Pembaharuan, kepada HARIANTERBIT.co, Kamis (27/10).

Subur Karsa, koordinator umum Gerakan Rakyat Marhaen Pembaharuan
Subur Karsa, koordinator umum Gerakan Rakyat Marhaen Pembaharuan

Menurut Subur, soal transparansi ada kebohongan yang tersembunyi. Mestinya transpransi dibuka, apa payung hukum menarik uang sekolah dari para orang tua, kemudian bagaimana dengan aspek transparansi dan LPJ-nya. Wali Kota Cirebon dan pejabat Dinas Pendidikan seharusnya mendorong dan memprakarasi soal transparansi keuangan komite sekolah ini.

“Semua harus dibuka, baik itu berupa laporan kepada wakil rakyat kita di DPRD, maupun masyarakat secara luas, agar tidak ada persepsi yang salah. Transparansi keuangan Komite mesti dilakukan, jika tidak bisa dikategorikan pungutan liar (pungli),” jelas Subur.

Selain itu, tegas Subur, eksistensi komite dalam pengelolaan keuangan siswa melalui orang tua begitu besar. Mulai dari Dana Sumbangan Pendidikan (bantuan biaya gedung sekolah), seragam sampai ke bantuan biaya renovasi masjid atau musala.

Namun yang menjadi unik justru pada kepentingan komite yang memberi tarif sejumlah rupiah kepada siswa hanya untuk study tour atau biaya di luar konteks pendidikan. Lalu bagaimana laporan keuangannya, jangan sampai ini pun menjadi kategori pungli.

Hal senada juga diungkapkan aktivis mahasiswa Cirebon, Abdussalam, yang menyatakan posisi komite sekolah memang hanya sebagai corong kepentingan sekolah, tanpa memperlihatkan kepentingan orang tua siswa secara keseluruhan, baik ekonomi maupun finansial.

“Saya pikir posisi komite hanya sebagai legitimit bukan sebagai penengah yang saling menguntungkan. Kalau tidak percaya tanya saja langsung kepada salah seorang orang tua siswa, apakah mereka benar-benar terbantu dengan adanya komite sekolah atau malah sebaliknya, beban biaya sama saja bahkan lebih tinggi karena ada biaya ini dan itu,” tandas Abdusalam. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_11694" align="alignleft" width="406"] Komjen Budi Gunawan[/caption] POSKOTA.CO - Jimly Asshiddiqie salah sati tim 9 yang dimintai pendapat Jokowi setuju dengan usulan Mensesneg Pratikno mengimbau agar Komjen Budi Gunawan mundur sebagai Kapolri. "Itu sangat indah dan ideal," ungkapnya di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (3/2/2015). Menurutnya masalah konflik KPK Vs Polri memang berawal dari ditetapkannya Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka transaksi mencurigakan, padahal saat itu selangkah lagi mantan ajudan Megawati itu akan menjadi Kapolri. Kepada masyarakat dan khususnya jajaran Polri diminta untuk mensuport tegaknya hukum. "Ini untuk kepentingan bersama,Kita harus sama-sama menyelamatkan institusi KPK maupun Polri" tambahnya. Sebelumnya, Mensesneg Pratikno mengimbau agar Komjen Budi Gunawan mundur sebagai Kapolri. Menurut mantan Rektor UGM itu, akan sangat indah jika Budi mundur. Kalau tidak mundur berarti dilema antara politik dan hukum ini harus diselesaikan," kata Pratikno kepada wartawan di Istana Negara.