DINSOSNAKERTRANS AKAN UMUMKAN KENAIKAN UPAH 2017 KOTA CIREBON – Poskota.co

DINSOSNAKERTRANS AKAN UMUMKAN KENAIKAN UPAH 2017 KOTA CIREBON

POSKOTA.CO – Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) terus mengawal perubahan yang digulirkan pemerintah pusat. Seperti penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di tahun 2017 mendatang, Dinsosnakertrans sudah mentetapkan sesuai aturan yang dijelaskan pada surat dari Menteri Ketenagakerjaan Nomor: B. 175/MEN/PHIJSK-UPAH/X/2016 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun 2016. Hal tersebut mengatur penetapan UMK baru di tahun 2017 mendatang. Untuk upah di Kota Cirebon, Dinsosnakertrans memastikan akan naik delapan persen dari tahun 2016 lalu.

Kepala Dinsosnakertrans Kota Cirebon Jamaludin SSos (kanan) dan Kabid Hubinwasnaker Maman Firmansyah menunjukkan PP 78/2015 tentang Pengupahan yang menjadi rumus penghitungan kenaikan UMK.
Kepala Dinsosnakertrans Kota Cirebon Jamaludin SSos (kanan) dan Kabid Hubinwasnaker Maman Firmansyah menunjukkan PP 78/2015 tentang Pengupahan yang menjadi rumus penghitungan kenaikan UMK.

Demikian diungkapkan Kepala Dinsosnakertrans Kota Cirebon Jamaludin SSos saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (20/10), dengan adanya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan ini, kemudian dari gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2017 yang kemudian ditetapkan pada 1 November 2016 mendatang.

Kemudian setelah melalui proses perhitungan, ujar Jamaludin, upah minimum kabupaten/kota diumumkan selambat-lambatnya pada 21 November 2016. Sesuai Pasal 44 Ayat 1 dan Ayat 2 PP Nomor 78 Tahun 2015, maka penetapan UMP dan UMK tahun 2017 menggunakan formula perhitungan upah minimum yang dilihat dari upah minimum tahun berjalan, inflasi yang dihitung dari periode September tahun lalu sampai dengan periode September tahun berjalan. Dan pertumbuhan produk domestik bruto yang dihitung dari pertumbuhan produk domestik bruto yang mencakup periode kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode tahun kwartal I dan II tahun berjalan.

Kemudian untuk inflasi nasional saat ini, lanjut Jamaludin, sebesar 3,07 persen dan pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan PDB) sebesar 5,18 persen. Dari jumlah tersebut dimana kenaikan UMK di Kota Cirebon sekitar delapan persen saja.

“Kami berharap seluruh perusahaan baik kecil, menengah dan besar bisa menyesuaikan UMK yang nanti akan ditetapkan,” ungkap Jamaludin. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)