DIANGGAP HINA SURABAYA, WARGA GELAR AKSI DEMO AHOK – Poskota.co

DIANGGAP HINA SURABAYA, WARGA GELAR AKSI DEMO AHOK

POSKOTA.CO – Menyusul atas pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dianggap menghina Surabaya, sejumlah warga Surabaya yang tergabung dalam Paguyuban Arek Suroboyo (PAS) dan kelompok Perjuangan Anak Bangsa (PAB) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Balai Kota Surabaya, Jumat (12/8) siang.

Dalam aksinya, para warga mengecam yang dianggap melecehkan kotanya dengan membawa spanduk berisi tulisan memojokkan Ahok. Koordinator aksi, Kusnan Hadi, menyampaikan orasi yang isinya meminta Ahok agar minta maaf kepada Risma melalui media elektronik. Jika Ahok tidak minta maaf kepada Risma, maka PAS dan PAB akan menggalang massa untuk melabrak Ahok ke Jakarta. “Ini aspirasi warga Surabaya yang merasa dilecehkan Ahok,” ucapnya dalam orasi.

Kusnan juga membandingkan prestasi Risma dengan Ahok. Risma dianggap sebagai sejarah bagi Kota Pahlawan ini, di mana Risma merupakan perempuan pertama yang menjabat sebagai wali kota dan sekaligus menjabat dua periode. Sementara Ahok dinilai tidak memiliki prestasi yang menonjol, bahkan disebut prestasinya terkait kasus reklamasi.

Kusnan Hadi mengutarakan, jika Surabaya disamakan dengan dengan Jakarta Selatan artinya seperlimanya DKI Jakarta. Padahal, sesuai data, luas Surabaya setengahnya Jakarta. Menurut Kusnan, pernyataan Ahok yang menyebutkan Surabaya seperti Jakarta Selatan artinya melecehkan Surabaya.

“Ahok harus belajar banyak dari kita, kami dukung penuh Ibu (Risma-red) bicara keras dengan Ahok,” ucap Kusnan Hadi kepada wartawan seusai aksi demonstrasi.

Meski demikian, Kusnan masih menunggu respons Risma terkait aksi PAS dan PAB tersebut. Jika Risma meminta aksinya dihentikan, maka mereka akan berhenti dan tenang. Namun, jika Risma membolehkan agar aksinya diteruskan, maka mereka segera membentuk massa. “Kalau Ahok tidak mau minta maaf kami akan segera rapat mengumpulkan kawan-kawan untuk meneriaki Ahok lebih keras. Tapi bila Ibu (Risma-red) menghendaki rek ojo demo kami tidak akan demo,” ungkap Kusnan.

Jangan Terpancing
Sementara itu Wali Kota Tri Rismaharini menyerukan warga Surabaya tidak terpancing menyusul penyataan Ahok. “Nggak usah demo, kalau warga Surabaya nggak usah terpancing emosi,” kata Risma di Balai Kota Surabaya, Jumat (12/8).

Warga diminta tenang dan menyerahkannya pada dirinya untuk menyikapi Ahok. “Kemarin saya duluin supaya wargaku ga itu (demo),” kata Risma.

Sekali lagi Risma berharap warga Surabaya tetap bisa menjaga situasi yang kondusif. “Kalau masih percaya saya sebagai pemimpinnya, saya yang akan selesaikan,” tandas Risma.

Risma mengingatkan, sebagai masyarakat Indonesia tetap bersatu. “Musuh kita bukan orang Semarang, orang Jakarta, orang Bandung. Musuh kita itu ya Masyarakat Ekonomi ASEAN,” tegas Risma. “Biarlah yang dimusuh itu aku, aku ora ono niat nyalon atau kepingin (Aku tidak berniat mencalonkan diri). Jadi ya untuk apa kata kata gitu,” imbuh Risma.

“Aku nggak marah, kemarin aku nggak juga marah, itu untuk wargaku agar ga jalan sendiri kan ga bagus,” ungkap Risma. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara