DANDIM: HUKUM ADALAH MENJAWAB KEADILAN DARI KETIDAKADILAN – Poskota.co
Saturday, September 23

DANDIM: HUKUM ADALAH MENJAWAB KEADILAN DARI KETIDAKADILAN

Suasana penyuluhan
Suasana penyuluhan

POSKOTA.CO – Aktifitas TMMD 97 Kodim 0809/Kediri terus berlanjut, dan kegiatan non fisik berupa pembinaan keluarga sadar hukum dan sosialisasi hukum, Rabu (28/9) dilangsungkan di Balai Kelurahan Gayam Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.

Dandim Kediri, Letkol Inf Purnomosidi didampingi Kepala Kelurahan Rejo Mawardi serta narasumber AKP Maria Karangora, Kasubag Hukum Pemkot Kediri, Ninik Retno dan Kepala Satpol PP Kota Kediri, Ali Muklis, satu persatu memberikan pandangannya sesuai tema yang sudah ditentukan.

“Semua negara didunia memiliki dasar hukum yang berbeda-beda, tetapi semua memiliki kesamaan satu sama lain, yaitu keadilan. Karena keberadaan hukum yang diberlakukan ditiap negara bertujuan untuk menjawab keadilan dari pertanyaan ketidakadilan,” kata Letkol Inf Purnomosidi.

Duduk dibarisan terdepan terlihat Pasi Ter Kodim Kediri, Kapten Inf Suliyono, Danramil Mojoroto, Kapten Inf Arifin Effendi, Dankiban 521/DY, Kapten Inf Nanang, dan Pabintal Korem 082/CPYJ, Lettu Chk Khoirul Anam.

“Kekerasan dalam rumah tangga cenderung mengarah pada psikologis seseorang, yang mayoritas di identifikasi akibat desakan atau tuntutan ekonomi, tetapi tidak menutup kemungkinan faktor lain juga bisa jadi pemicu, seperti perselingkuhan atau problem lainnya,” tandasnya.

Diingatkan, yang harus diwaspadai akhir-akhir ini adalah kekerasan terhadap anak, dan banyak juga justru si pelaku adalah orangtuanya sendiri, tetapi juga sebagian dilakukan orang lain, dan sering berakhir dengan pembunuhan,” kata AKP Maria Karangora.

“Keluarga adalah bagian terpenting dalam kehidupan kita, dan hubungan antara istri dengan suami atau orang tua dengan anak, tidak boleh disandingkan dengan permasalahan diluar rumah tangga. Demikian juga konflik antara suami istri yang cenderung berujung pertengkaran atau malah bisa juga berujung penganiayaan, tentunya hukum yang berlaku di negeri ini akan memberi solusi sebagai penengah, sekaligus jalan menuju keadilan,” lanjut AKP Maria Karangora.

Sosialisasi yang juga dihadiri warga Kelurahan Gayam tersebut, diakhiri dengan wawasan seputar tertib lingkungan berdasarkan perda, yang secara langsung disampaikan Ali Muklis, dan informasi seputar wajib pajak PBB yang disampaikan secara ringkas oleh Rejo Mawardi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara