BAYI PEREMPUAN BERKEPALA DUA LAHIR DI GRESIK – Poskota.co

BAYI PEREMPUAN BERKEPALA DUA LAHIR DI GRESIK

POSKOTA.CO – Seorang bayi dengan kondisi tidak normal lahir di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Bayi tersebut mempunyai dua kepala namun hanya mempunyai satu badan. Bayi tersebut kini dalam perawatan RSUD Ibnu Sina Gresik.

Wakil Direktur Bidang Pelayanan RS Ibnu Sina Gresik Maftukhan mengatakan, diagnosa awal kondisi bayi adalah kembar, namun setelah dilakukan operasi cesar oleh empat dokter spesialis, bayi diketahui mempunyai dua kepala. “Lahir pukul 09.00 WIB melalui (operasi) cesar,” ujar Maftukhan.

“Kondisi bayi saat pertama lahir adalah sesak, dengan berat badan 4200 gram dan panjang 43 cm, serta mempunyai kepala dua, jumlah tangan dua dan kaki dua, berjenis kelamin perempuan,” ungkap Maftukhan.

Maftukhan mengatakan, bayi perempuan ini dari pasangan Sugianto (32) dan Sri Wahyuni (33), warga Jalan Kapten Darmo Sugondo, Gresik. Saat hendak melahirkan, pasangan itu tidak ke RSUD dr Soetomo, tetapi ke Puskesmas Alon-Alon.

Namun di Puskesmas Alon-Alon tim medis menemukan kesulitan sehingga merujuk Sri Wahyuni ke RSUD Ibnu Sina. Saat tiba di rumah sakit, hanya dikatakan jika bayi dalam kandungan adalah kembar dan harus segera dilakukan tindakan dan penanganan secepatnya. “Tindakan cesar pun dilakukan,” kata Maftukhan.

Saat dilahirkan, kata Maftukhan, bayi dalam kondisi tidak stabil dan memerlukan alat bantu pernapasan. Saat ini kondisi bayi belum stabil benar meski secara umum kondisinya termasuk baik. Bayi ini sekarang dalam masa perawatan di ruang neonatology RSUD Ibnu Sina. “Menurut pengakuan orang tua bayi, kandungannya jarang diperiksakan dan juga tidak pernah melakukan USG,” lanjut Maftukhan.

Maftukhan menambahkan, orang tua bayi berasal dari kalangan menengah ke bawah. Mereka berprofesi sebagai pedagang kaki lima di kawasan Gresik Kota Baru (GKB). Namun saat ini kawasan tersebut sudah ditertibkan Satpol PP sehingga orang tua bayi saat ini menganggur. “Untuk urusan biaya, sudah ditanggung Pemkab Gresik,” terang Maftukhan.

Dan saat ini pihak RSUD Ibnu Sina sedang berkoordinasi dengan pihak RSU dr Soetomo. Bayi dengan kondisi berkepala dua ini rencananya hendak dirujuk ke RSU dr Soetomo yang mempunyai peralatan medis yang lebih lengkap. “Namun keluarga si bayi belum menyetujui. Bagaimanapun kami harus meminta pendapat keluarga, dan kami hormati keputusan itu. Kami tetap merawat bayi ini,” tandas Maftukhan. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)