ANGGOTA DPR KECEWA CARA PENANGANAN SAMPAH DI CIREBON – Poskota.co

ANGGOTA DPR KECEWA CARA PENANGANAN SAMPAH DI CIREBON

POSKOTA.CO – Anggota Komisi V DPR-RI Yoseph Umar Hadi kecewa melihat konsep penanganan sampah yang dinilai asal-asalan hingga menjadi persoalan baru. Hal itu disampaikannya saat meninjau TPAS Ciledug, Kabupaten Cirebon, bersama staf dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) Republik Indonesia, belum lama ini.

Yoseph yang melihat langsung kondisi Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) di Desa Bojongnegara, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon yang lokasinya persis di pinggir Sungai Cisanggarung tanpa dibangun tembok penahan sampah, sehingga ketika hujan besar sampah dipastikan terbawa arus air dan mencemari sungai, hal itu membuat pihaknya meminta Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung (BBWSCC) segera turun ke lokasi dan melakukan protes terhadap pemerintah Kabupaten Cirebon.

“TPAS ini konsepnya seperti apa tidak jelas, mencari tempat asal-asalan, tidak dipersiapkan sebelumnya, pertama harus izin BBWS kemudian minimalnya ditembok sepanjang sungainya, kalau sudah seperti ini menjadi tanggung jawab siapa, BBWS harus protes keras terhadap Pemkab Cirebon,” keluhnya.

Anggota Komisi V DPR-RI Yoseph Umar Hadi (kanan) saat meninjau TPAS Ciledug, Kabupaten Cirebon.
Anggota Komisi V DPR-RI Yoseph Umar Hadi (kanan) saat meninjau TPAS Ciledug, Kabupaten Cirebon.

Dijelaskannya, mencari lokasi TPAS memang tidak mudah, akan tetapi kalau konsepnya jelas dari mulai bagaimana perencanaannya, bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana juga pengawasannya. Menurutnya, kalau kemampuan pemkab terbatas, maka pemerintah pusat siap untuk membantu kalau ada koordinasi, penyampaian perencanaan dan sebagainya. Tetapi diakuinya, hingga saat ini belum ada koordinasi dari Pemkab Cirebon.

“Sampai saat ini belum ada koordinasi dari Pemkab Cirebon, Komisi V juga menyangkut Penanganan Lingkungan Pemukiman (PLP) jadi masalah sampah bidangnya, soal sampah di Kabupaten Cirebon memang sangat menyedihkan, Pemkab Cirebon perlu ada pembinaan dari pemerintah pusat,” tegas Yoseph.

Ditambahkannya, secara umum kondisi sampah di Cirebon saat ini sudah darurat, dan ini menjadi isu Nasional, bukan saja isu regional karena Kabupaten Cirebon adalah acuan Provinsi Jawa Barat sehingga perlu pemikiran lebih lanjut, jangan sampai dianggap sepele, saat ini kondisi sampah di Kabupaten Cirebon sudah 4000 kubik per hari yang mengancam menjadi sumber penyakit dan persoalan lingkungan.

Yang jelas, menurutnya, persoalan lingkungan manusia diberi kemampuan untuk mengelola tekhnologi sampah, dari rumah tangga sampai akhir bagaimana, ke depan bagaimana, apa buang begitu saja.

“Konsep penanganan sampah bupati itu ke mana, pendidikan kehidupan masyarakat bagaimana peduli terhadap lingkungan juga bagaimana, seharusnya pejabat mensosialisasikan, kalau soal sampah dibuang begitu saja lihat saja Gunung Santri overloaded, Susukan overloaded, kalau tidak ada konsep yang jelas Kota udang akan menjadi Kota sampah, pemerintah pusat yang jelas siap untuk membantu terutama untuk transportasi dan pengelolaan sampah soal tempat menjadi tanggung jawab daerah,” pungkasnya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_2327" align="alignleft" width="300"] Ilustrasi[/caption] POSKOTA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima sembilan laporan penerimaan gratifikasi berupa pemutar musik elektronik Ipod Shuffle yang diterima saat resepsi pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. "Sudah ada sembilan orang yang melaporkan Ipod kepada KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (21/3). Sembilan orang yang melaporkan penerimaan itu adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ratiyono, satu orang hakim Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Made Rawa Aryawan, dua orang hakim Mahkamah Agung, satu orang pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, satu pejabat Komisi Yudisial dan dua orang pejabat dari Ombudsman. "Laporan ini akan kita analisa dan klarifikasi," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. Sebelumnya, Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang Mahkamah Agung Gayus Lumbuun saat datang ke KPK bersama empat hakim agung lain pada Kamis (19/3) mengatakan bahwa para hakim akan melaporkan pemberian tersebut ke KPK. "Kami akan mempersiapkan surat laporan dari IKAHI cabang MA karena penerima iPod sebagian besar adalah hakim-hakim di MA, hakim agung dan hakim-hakim yang ditugaskan di lingkungan MA," kata Gayus, Kamis (19/3). Gayus juga menyerahkan contoh iPod yang akan dinilai KPK. "Menurut hitungan kami, data yang kami miliki (harganya) di bawah Rp500 ribu, jadi kami berpandangan ini bukan gratifikasi yang dilarang, tapi kami menyerahkan pada KPK untuk menilai, oleh karena itu yang kami urus adalah hakim-hakim yang menerima," ujar Gayus.