AIR BERSIH DIBERIKAN, PENGAJAR DISEDIAKAN PABRIK SEMEN – Poskota.co

AIR BERSIH DIBERIKAN, PENGAJAR DISEDIAKAN PABRIK SEMEN

POSKOTA.CO – Berdirinya pabrik Semen Indonesia (SI) yang pasti meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di sekitar Rembang. “Saya tak dapat menerima kalau pembangunan pabrik SI dikatakan merusak. Yang menolak itu bukan warga sekitar tapi orang luar yang tak ingin Rembang maju,” ungkap Sriningsih, salah seorang warga pada wartawan, belum lama ini.

Sejumlah warga yang hadir dalam acara FGD di gedung LIPI Jakarta mengungkapkan, sejak berdiri pabrik semen geliat kehidupan warga terasa meningkat. “Kepedulian pabrik semen dengan pendidikan sangat serius, guru dibayar pihak pabrik, anak hanya suruh belajar, tak dimintain iuran, jalanan dibangun, ini salah satu bukti,” ungkap Subandi.

Sementara itu, CSR Center Indonesia PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) kucurkan dana hingga Rp670 juta untuk membangun infrastruktur air bersih pada dua desa di sekitar pabrik Rembang yakni, Desa Kajar dan Pasucen Kecamatan Gunem, Rembang, Jawa Tengah.

Sriningsih
Sriningsih

Dana itu digunakan untuk membangun pipanisasi sepanjang 1 kilometer dan sarana air bersih yang dialirkan ke tandon berkapasitas 8.200 liter dalam 2 titik yaitu, Masjid dusun Wuni Desa Kajar dan dekat sumber mata air Desa Waru.

Selain Dusun Wuni, perusahaan juga memberikan bantuan pipanisasi dan tandon air 5.100 liter di Desa Pasucen.

Bupati Rembang Abdul Hafidz mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih atas bantuan tandon tersebut. “Saya bersyukur kepada Allah SWT. Rakyat saya seger, kecukupan air. Fasilitas air seperti ini belum pernah ada sama sekali. Kami juga sangat berterima kasih kepada warga di Desa Waru, Jepon, Blora, yang bersedia memberikan sumber airnya untuk dipakai warga di Dusun Wuni,” ujar Abdul Hafidz.

Dia menambahkan kehadiran pabrik semen di wilayahnya terbukti memberikan banyak manfaat bagi warga. Bukan saja air bersih, Semen Indonesia juga telah mengucurkan banyak bantuan CSR untuk masyarakat di Kabupaten Rembang.

“Untuk itu, saya meminta masyarakat mendukung penuh kehadiran pabrik semen di Rembang. Saya trenyuh, prihatin kalau di tempat lain pabrik semen milik asing kok justru tak mendapat penolakan, mengapa yang milik BUMN kok dioyak-oyak dan dihambat. Saya pertanyakan, mana rasa merah-putihnya, nasionalismenya,” terangnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara