AHOK ITU MENTERI KABINET KERJA – Poskota.co
Saturday, September 23

AHOK ITU MENTERI KABINET KERJA

ahokPOSKOTA.CO   – “Sebutkan nama tiga menteri kabinet kerja,” tanya Jokowi presiden pada santri di Pondok Pesantren Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah saat acara peringatan Isra Mi’raj, Rabu (4/5) malam.

Si santri dengan suara lantang diawali ucapan Bismilahhirohmannirohim menjawab. “Ahok.” Kontan semua pengunjung di acara tersebut dibuat ngakak terpingkal-pingkal. Begitu juga presiden.

Kembali presiden memberikan pertanyaan pada si santri. “Coba ulangi, sebutkan 3 menteri kabinet kerja,” kata Jokowi lagi.

“Nomor satu Megawati. Nomor dua Ahok. Nomor tiga Prabowo!” jawab si anak dengan suara lantang. Disusul tawa Jokowi dan undangan lagi.

Suasana akrab bagai antara teman, sahabat maupun anak dan bapak terlihat pada acara tersebut. Gelak tawa pun tak henti-hentinya ketika presiden memberikan pertanyaan pada santri lain.

“Tadi saya bawa 5 sepeda, akan saya berikan kepada santri yang bisa jawab pertanyaan saya. Tunjuk jari saja spontan. Saya bingung tanya ke santri, kalau suruh ngaji ya pintar semua. Ya sudah, tanya umum saja,” ucap Presiden Jokowi.

“Indonesia ada 34 provinsi, sebutkan 7 saja, Hayo…” kata Jokowi. Spontan para santri mengacungkan tangan.

Jokowi lalu memilih satu santri di hadapannya untuk maju ke depan dan menyebutkan 7 provinsi yang ditanyakan. “Apa saja?” kata Jokowi ke santri itu.

“Jawa Barat,” ucapnya.

“Terus?” tanya Jokowi lagi.

“Jawa Tengah,” lanjut si santri. Lalu dia menyebutkan Jawa Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali dan Sulawesi Utara.

“Luar biasa pinter banget. Dah, ambil saja sepedanya, milih,” timpal Jokowi santai meminta santri memilih sepeda.

Di sisi panggung memang sudah ada 5 sepeda yang bisa dipilih. Tapi si santri ini tampaknya bingung. Sepeda itu terlihat lebih tinggi dari perawakannya. Jokowi juga melihat si santri ini agak lama memilih sepeda.

“Disuruh milih kok bingung..” kata Jokowi tekekeh disusul tawa santri.

Hadir juga Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Tim Komunikasi Presiden Ari Dwi Payana, Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko dan pejabat setempat. Mereka kompak berkopiah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)