oleh

BPJS Kesehatan Jakpus Dorong Kepatuhan Badan Usaha Laksanakan Program JKN-KIS

POSKOTA.CO -BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Pusat menggandeng Kejaksaan Negeri bersama Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi dalam sosialisasi terpadu.

Dalam kegiatan tersebut diundang badan usaha terpilih sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

“Penyelenggaraan Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan tidak dapat berjalan sendiri, dibutuhkan dukungan dan kerja sama, baik dari pemerintah daerah maupun instansi terkait untuk melaksanaan program ini,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Pusat, Herman Dinata Mihardja.

Menurut Herman, sebagai wujud kemitraan dan hubungan baik, pihaknya mengundang Kejaksaan Negeri dan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi untuk secara bersama-sama memberikan edukasi terhadap pemberi kerja agar selalu patuh. Baik dalam melakukan pendaftaran peserta maupun pembayaran iuran yang wajib dilaksanakan secara tepat waktu.

Mediator Hubungan Industrial, Pujiono mengungkapkan kepesertaan BPJS Kesehatan adalah wajib. Pemberi kerja harus mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai bagian dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Wajib disini mempunyai arti terdapatnya sanksi jika tidak terpenuhinya kewajiban tersebut. Namun pemerintah tidak ingin mengedepankan pada sisi sanksinya. Pemerintah ingin mengedepankan sisi manfaat jika seluruh pekerja diikutsertakan dalam Program JKN-KIS. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja para pekerja agar semakin baik,” tuturnya.

Sementara itu, P. Permana Tirta Kusuma selaku Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat memaparkan, bahwa Kejaksaan juga memiliki peran dalam pelaksanaan Program JKN-KIS yaitu

dengan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lain dibidang perdata dan tata usaha negara. Sampai saat ini, kerjasama yang dilakukan antara Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Pusat sudah berjalan dengan baik, dimana fungsi pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan pemberi kerja dilaksankan secara rutin melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.

“Untuk itu saya mengimbau kepada seluruh badan usaha agar dapat patuh terhadap landasan hukum

dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS, yaitu dengan menda7arkan seluruh karyawan beserta anggota keluarga, menyampaikan data secara lengkap dan benar, dan tidak lupa untuk membayar iuran

seacara tepat waktu dan tepat jumlah,” tegas Permana. (fs/sir)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *