by

BERSIH-BERSIH DI KEMENHUB BELUM HILANGKAN UPETI

-Nasional-26 views
Read Time:3 Minute, 4 Second

POSKOTA.CO – Kementerian Perhubungan kembali menjadi sorotan publik, menyusul “pengakuan dosa” orang nomer satu di kementerian tersebut, Budi Karya Sumadi. Dalam “pengakuan dosa” yang dirilis 20 Desember lalu, Menhub menyebutkan pelantikan 592 pejabat itu salah satunya mengoptimalkan kinerja pada Kementerian Perhubungan.

Alasannya, kata sang menteri, banyak laporan yang diterima sejumlah pejabat di Kemenhub yang kerap meresahkan Unit Pelayan Teknis (UPT).

Sayangnya menteri tak membeberkan penyebab keresahan itu. Dia hanya menyebut, akibat keresahan itu, ada beberapa pejabat yang dipindahkan demi mengoptimalkan kinerja pada Kementerian Perhubungan.

“Jadi, ada beberapa pejabat yang dipindahkan,” tegas menteri, sekaligus menyebut mutasi terhadap 592 itu meliputi Pejabat Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di lingkungan Kementerian Perhubungan.

NAMA GANDA DI SK

Menhub juga membantah pelantikan tersebut ilegal, tidak seperti tudingan sebagian kalangan pemerhati perhubungan, karena ada surat kuasa yang diberikan kepada Sekretaris Jenderal untuk melantik

Pelantikan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono adalah merupakan perintahnya melalui Surat Kuasa Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2019. “Saat itu saya sedang sakit,” jelas menteri.

Meski merestui, namun di mata Agus Chepy Kabid Investigasi Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), menilai pelantikan itu aneh.

Terlebih, ada dua daftar lantik yang dikeluarkan Biro Kepegawaian. Satu menyebutkan 572 pejabat yang dilantik. Sedang satunya ada 592 pejabat yang dilantik. Dan yang lebih parah ada satu jabatan eselon III diduduki 2 orang dan tiga janbatan eselon IV diduduki masing-masing 2 orang. Dan semuanya ikut di lantik

“Mana yang benar? Kok, jumlahnya berbeda ada selisih 20 orang, trus kok satu jabatan diduduki 2 orang”, ungkap Chepy yang ditemui di Bandung, Kamis (26/12/19), dengan nada tinggi.

Tak hanya itu. Klaim Kepala Biro Kepegawaian Hary Kriswanto perannya hanya meneruskan usulan-usulan dari setiap direktorat, dibantah dari orang dalam Kemenhub. Dia dituding melakukan kebohongan publik. “Hary itu tetap memiliki kepentingan. Itu yang tidak diketahui menteri,” jelas Chepy

Artinya, menurut Chepy, peran sentral tetap berada di Hary yang di backing Sekjen Djoko Sasono. Dia tetap menjadi penentu dari mutasi jabatan itu, sehingga sulit merubah kinerja yang lebih baik,” jelas Chepy sambil berbisik menyebut Hary diisukan menjadi collector “salam tempel” dari UPT dan unit kepegawaian eselon 1, dengan dalih untuk pimpinan di Kemenhub.

“Isu itu bukan barang baru di Kemenhub yang banyak memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia,” jelas Chepy. Apalagi kementerian itu diguyur proyek membangun infrastruktur.
“Jadi Isu itu sah saja, karena Kemenhub punya banyak proyek APBN,” ungkapnya.

Chepy mengungkap sumber menyampaikan kepada dirinya angka “salam tempel” yang dipungli itu dari per UPT mencapai Rp 50 juta. “Kabarnya sampai angka itu,” ungkapnya. Dia tidak bisa membayangkan akumulasi “salam tempel” itu bila dikaitkan jumlah UPT di Kemenhub.

“Sebenarnya itu yang menjadi keresahan para UPT di Kemenhub, sehingga kinerjanya tidak optimal,” tambah lelaki asal Bandung ini Dia menyakini, mutasi itu tidak akan merubah kinerja Kemenhub menjadi lebih optimal.

“Apa iya, dia berani mengobok-obok yang loyal dengan “salam tempel”. Kemungkinan besar tidak,” jawabnya menggeleng-gelengkan kepala.

Karena itu, tambah Chepy, pihaknya tak akan diam. Dia akan memonitor kasus yang membuat keresahan para UPT di Kemenhub.

“Kami akan terus memonitor dan memantaunya,” jelas Chepy Lagi-lagi dia menilai mutasi tersebut bukan menyentuh substansi. Hanya sekadar lip service kepada publik. “Tapi bajunya tetap sama,” tegasnya.

Bahkan dia menjamin orang-orang yang meresahkan UPT tidak diganti, keresahan itu akan mencuat ke permukaan. Alasannya, “Apa iya dia bekerja sendiri?” Chepy menggelengkan –
gelengkan kepala.

Hengki, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementrian Perhubungan yang dikonfirmasi adanya surat keputusan ganda yang tersebar dengan jumlah berbeda menjelaskan, surat yang valid dikeluargan oleh biro kepegawaian surat beredar itu hanya internal. Soal adanya info pungli pihaknya akan menyelidikinya.

0 0
Gravatar Image

About Post Author

admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini