ANTISIPASI KECELAKAAN, DPU KOTA CIREBON TUTUP JALAN BERLUBANG – Poskota.co

ANTISIPASI KECELAKAAN, DPU KOTA CIREBON TUTUP JALAN BERLUBANG

POSKOTA.CO – Curah hujan yang tinggi di akhir pekan bulan ini, membuat sejumlah jalan mengalami kerusakan. Seperti di Jalan Cipto Mangunkusumo, Kota Cirebon, petugas pemeliharaan jalan dan jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Cirebon, Rabu, (15/3), sekitar pukul 10.30 WIB, turun ke jalan dan memperbaiki jalan rusak tersebut dengan cara menambalnya.

“Ini sebagai bentuk pemeliharaan jalan, sekaligus antisipasi lakalantas akibat jalan berlubang,” ujar H Dedi, petugas dari Dinas PUPR Kota Cirebon.

Sejumlah petugas pemeliharaan jalan dan jembatan Dinas PUPR Kota Cirebon, Rabu, (15/3), turun ke jalan dan memperbaiki jalan rusak dengan cara menambal.
Sejumlah petugas pemeliharaan jalan dan jembatan Dinas PUPR Kota Cirebon, Rabu, (15/3), turun ke jalan dan memperbaiki jalan rusak dengan cara menambal.

Menurut H Dedi, intensitas hujan di Kota Cirebon begitu tinggi, ditambah dengan volume kendaraan yang melintas di jalan kota, tentu sangat berpengaruh terhadap kondisi aspal jalan. Sebagai bentuk antisipasi, pemeliharaan jalan pun dilakukan yakni dengan menambal sejumlah jalan berlubang yang keberadaannya bisa membahayakan bagi pengguna jalan.

Sementara menurut Sekretaris Dinas PUPR Ir Yudi Wahono, Dinas PUPR tetap berkomitmen dengan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya dengan menerjunkan petugas di bidang pemeliharaan jalan untuk mengantisipasi lakalantas (kecelakaan lalu lintas) akibat jalan berlubang.

“Ya ini bagian dari tugas kami, pelayanan masyarakat menjadi utama, sehingga pemeliharaan jalan kami lakukan agar mengurangi jalan berlubang yang rusak akibat curah hujan tinggi serta bertambahnya volume kendaraan di kota,” terang Yudi.

Hal senada juga diungkapkan, Margo MT, Kabid Bina Marga, kerusakan jalan tak bisa dihindari akibat tingginya curah hujan di Kota Cirebon. Selian itu, tingginya volume kendaraan pun tak bisa dihindari, sehingga keduanya bisa berpengaruh terhadap ketahanan jalan.

“Pemeliharaan jalan merupakan bagian dari bentuk pelayanan kepada masyarakat, tentu ini kami lakukan sebagai bentuk pula antisipasi kecelakaan lalu lintas semoga masyarakat tetap nyaman, sekalipun belum semua kerusakan jalan terkaver, tetapi kami tetap berkomitmen,” ucap Margo. (*/din)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_445" align="alignleft" width="300"] Kuasa hukum pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja dalam pilkada Jawa Timur 2013, Kenny Hasibuan, menunjukkan surat yang akan diberikan kepada Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2). (ANTARA)[/caption] POSKOTA.CO - Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membatalkan jadwal pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih Soekarwo-Saifullah Yusuf, 12 Februari 2014. "Kami ke sini untuk menemui Mendagri guna menjelaskan permohonan klien kami (Khofifah-Herman) untuk tidak melantik pasangan Soekarwo-Saifullah," kata Kuasa Hukum Khofifah, Romulo HSA Silaen, di Jakarta, Senin. Menurut Romulo, permohonan pembatalan pelantikan ini karena ada pernyataan dari Akil (mantan Ketua MK Akil Mochtar) bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah-Herman. "Ini karena ada statement dari Pak Akil bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah, kenapa setelah Akil ditangkap, putusan itu berubah. Ada yang merugikan klien kami," katanya. Selain itu, Romulo menilai, MK telah melanggar undang-undang MK, yang tidak melibatkan ketua dalam RPH. "Ada cacat hukum dari putusan MK, pertama tidak melibatkan Akil sebagai ketua panel, dan tidak sesuai isi putusan panel yang diputus oleh panel sebelumnya, yang 3 orang itu, Akil, Maria, Anwar Usman, ini melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang MK, yaitu diputuskan oleh 9 atau dalam keadaan luar biasa 7 orang, dan dipimpin oleh ketua MK, putusan itu tidak melibatkan Akil dan putusan itu berbeda dengan putusan panel yang ditetapkan sebelumnya," katanya. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dedy Suprayitno mengatakan hingga saat ini  belum ada rencana pengunduran pelantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada 12 Februari 2014. "Rencana itu masih berjalan, pelantikan sudah direncanakan, belum ada (pengunduran)," kata Dedy. (djoko/ant)