UNIT PPA POLRES JAKBAR SELENGGARAKAN SOSIALISASI PENGUATAN JARINGAN KERJA BERBASIS KOMUNITAS RPTRA DAN PTSP – Poskota.co

UNIT PPA POLRES JAKBAR SELENGGARAKAN SOSIALISASI PENGUATAN JARINGAN KERJA BERBASIS KOMUNITAS RPTRA DAN PTSP

Unit PPA Polres Jakbar sosialisasi

POSKOTA.CO – Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Barat yang dipimpin Iptu Reliana, menyelenggarakan kegiatan ‘Sosialisasi Penguatan Jaringan Kerja Berbasis Komunitas Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Selasa (25/4).

Kegiatan sosialisasi yang berlokasi di RPTRA dan PTSP Krendang, RT 005/007, Kelurahan Krendang Tambora, Jakarta Barat ini dibuka Kapolsek Tambora Kompol M Syafi’i SIK, yang juga dihadiri Bhabinkamtibmas beserta jajaran Polsek Tambora lainnya, dengan narasumber Ibu Ismiarti dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Unit PPA Polres Jakbar sosialisasi-1
Hadir sebagai peserta dalam acara tersebut, Bhabinkamtibmas jajaran Polsek Tambora, lurah se-Kecamatan Tambora, perwakilan dari ketua RT dan ketua RW se-Kecamatan Tambora, perwakilan dari PTSP kelurahan se-Kecamatan Tambora dan beberapa ibu-ibu PKK

Sosialisasi dilaksanakan dengan memaparkan dan menjelaskan berbagai aspek yang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak dan berbagai potensi ganguan terhadap anak, terlebih khususnya anak perempuan yang rentan mengalami kekerasan termasuk tinjauan dari aspek hukum, sosial dan ekonomi. (*/hariri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)