WADAN LANTAMAL III PERIKSA KENDARAAN DINAS – Poskota.co
Saturday, September 23

WADAN LANTAMAL III PERIKSA KENDARAAN DINAS

10randisPOSKOTA.CO – Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Wadan Lantamal) III Jakarta Kolonel Laut (P) Umar Arief, S.E, mewakili Komandan Lantamal III Brigjen TNI (Mar) I Ketut Suardana S.H., melaksanakan pemeriksaan terhadap kondisi puluhan kendaraan dinas (randis) di lapangan apel Markas Komando (Mako) Lantamal III, Jalan Gunung Sahari Raya No 02 Ancol Jakarta Utara, Kamis (8/9).

Dengan cermat dan teliti Wadan Lantamal III mengecek satu persatu kondisi randis di lingkungan Lantamal III yang dijajar dalam kegiatan pemeriksaan itu, mulai dari randis yang digunakan pribadi maupun satker seperti jenis sedan dan minibus, hingga randis yang digunakan untuk melayani kepentingan anggota yakni bus, truk dan ambulan.

Pemeriksaan randis meliputi kondisi fisik kendaraan antara lain mesin, oli, accu, radiator, body, lampu-lampu, rem hingga kelengkapan kendaraan seperti tool kit dan surat-surat kendaraan serta kebersihan baik interior maupun eksterior.

Selesai pemeriksaan randis, Wadan Lantamal III dalam pengarahannya menekankan kepada seluruh pengemudi randis agar selalu berhati-hati dalam mengemudi juga melengkapi surat-surat berkendaraan.

“Cek selalu kesiapan kendaraan setiap saat dan rawat kendaraan dinas secara rutin agar randis dapat digunakan dengan baik,” kata Kolonel Laut (P) Umar Arief, S.E. Hadir dalam kegiatan ini, para Asisten Danlantamal III dan para Kadis/Kasatker di jajaran Lantamal III.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)