TANGGAPAN DANDIM KEDIRI SOAL DEMO 4 NOVEMBER BESOK – Poskota.co

TANGGAPAN DANDIM KEDIRI SOAL DEMO 4 NOVEMBER BESOK

POSKOTA.CO – Rencana aksi demo besar-besaran yang akan dilakukan sebagian ormas pada 4 November 2016, juga disikapi oleh Kodim 0809/Kediri, khususnya terkait kondisi terkini yang ada di Kota dan Kabupaten Kediri. Kendati fokus utama dari aksi demo tersebut berada di Ibu Kota (Jakarta), tetapi dampak atau imbas dari aksi itu juga menyasar di beberapa daerah, termasuk di Kediri.

Di sela-sela kunjungan ke beberapa tokoh lintas agama yang ada di Kediri, Kamis (3/11), Dandim Kediri Letkol Inf Purnomosidi menanggapi aksi demo yang bakal berlangsung 4 November (khusus kondisi yang ada di Kediri), dengan mengambil garis triangle, yaitu menyikapi dari pandangan tiga arah dengan kacamata netralitas TNI. Pertama, aksi demo merupakan bagian dari kehidupan demokratis yang mengacu pada kebebasan mengeluarkan pendapat atau apresiasi yang juga sudah diatur dalam undang-undang.

Yang Kedua ialah, bantuan kekuatan personel TNI kepada Polri sudah diatur dalam undang-undang, dan ketiga adalah, suatu aksi massa yang menimbulkan ketidaknyamanan atau mengganggu masyarakat perlu disikapi dengan mengambil langkah-langkah strategis, guna mengantisipasi tindak kerusuhan atau pelanggaran hukum yang berdampak pada situasi keamanan.

Dandim Kediri Letkol Inf Purnomosidi bersama tokoh lintas agama.
Dandim Kediri Letkol Inf Purnomosidi bersama tokoh lintas agama.

Menurut Letkol Inf Purnomosidi, pihaknya sudah mengantisipasi aksi demo tersebut, dengan menyebarkan seluruh anggotanya (Babinsa dan Intel Kodim Kediri) untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-sebanyaknya dan seakurat-akuratnya, agar mengetahui secara persis dan detail kondisi terkini yang ada di Kediri.

“Demikian juga kekuatan personel (Kodim Kediri), juga sudah disiapkan, bila sewaktu-waktu dibutuhkan Polri (Polresta dan Polres Kediri), maupun ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (spontanitas),” kata Dandim Kediri ini.

Di samping itu, tambah Purnomisidi, pihaknya (Kodim Kediri) mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya yang berdomisili di Kota dan Kabupaten Kediri, untuk bersikap bijak dan cerdas dalam mencerna setiap informasi atau berita yang bermunculan di televisi, radio, media cetak, media online maupun media sosial.

“Selain itu, masyarakat jangan mudah terprovokatif lewat isu-isu yang dikembangkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, baik sengaja maupun tidak sengaja berusaha memecah belah kebhinnekatunggalikaan yang ada di Kediri,” tandasnya.

“Persatuan dan kesatuan jauh lebih penting dibanding dengan sikap emosional atau ego yang berlatar belakang kepentingan golongan maupun kelompok, karena sejak awal mula negara ini berdiri sudah menetapkan bahwa Pancasila dan UUD 1945, mutlak dan absolut sebagai dasar negara kita,” pungkas Dandim Kediri Letkol Inf Purnomosidi. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.