PRAJURIT DAN PNS LANTAMAL III JALANI TES URINE DADAKAN – Poskota.co
Saturday, September 23

PRAJURIT DAN PNS LANTAMAL III JALANI TES URINE DADAKAN

Tak terkecuali wajib tes urine
Tak terkecuali wajib tes urine

POSKOTA.CO – Mewaspadai penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba, prajurit dan pegawai negeri sipil (PNS) Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) III Jakarta harus menjalani tes urine yang dilaksanakan secara mendadak di Balai Pengobatan (BP) Markas Komando (Mako) Lantamal III, Jalan Gunung Sahari Raya No 02 Ancol Jakarta Utara, Senin (05/09).

Acara yang digelar guna mencegah masuknya peredaran narkoba di institusi militer tersebut dilaksanakan setelah apel penaikan bendera. Sebanyak 50 personil Lantamal III dipilih secara acak oleh Satuan Provos (Satprov) dan Satuan Pengamanan (Satpam) Denma Lantamal III dari tiap-tiap satker. Anggota yang terpilih itu kemudian didata dan dibawa ke BP Mako untuk diambil sampel urinenya.

Komandan Detasemen Markas (Dandenma) Lantamal III Letkol Marinir Kristiyono selaku penanggung jawab kegiatan ini menyampaikan bahwa pemeriksaan urine ini merupakan perintah langsung Panglima TNI yang diteruskan ke jajaran di bawahnya secara berjenjang, mengingat peredaran narkoba sudah sangat memprihatinkan bahkan Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo menyatakan Indonesia berada dalam status darurat narkoba.

”Namun karena padatnya kegiatan di Lantamal sehingga kegiatan ini baru bisa terlaksana saat ini. Apabila ada anggota yang kedapatan memakai narkoba, akan ditindak tegas sesuai prosedur dan ketentuan,” kata Letkol Marinir Kristiyono.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_2327" align="alignleft" width="300"] Ilustrasi[/caption] POSKOTA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima sembilan laporan penerimaan gratifikasi berupa pemutar musik elektronik Ipod Shuffle yang diterima saat resepsi pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. "Sudah ada sembilan orang yang melaporkan Ipod kepada KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (21/3). Sembilan orang yang melaporkan penerimaan itu adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ratiyono, satu orang hakim Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Made Rawa Aryawan, dua orang hakim Mahkamah Agung, satu orang pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, satu pejabat Komisi Yudisial dan dua orang pejabat dari Ombudsman. "Laporan ini akan kita analisa dan klarifikasi," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. Sebelumnya, Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang Mahkamah Agung Gayus Lumbuun saat datang ke KPK bersama empat hakim agung lain pada Kamis (19/3) mengatakan bahwa para hakim akan melaporkan pemberian tersebut ke KPK. "Kami akan mempersiapkan surat laporan dari IKAHI cabang MA karena penerima iPod sebagian besar adalah hakim-hakim di MA, hakim agung dan hakim-hakim yang ditugaskan di lingkungan MA," kata Gayus, Kamis (19/3). Gayus juga menyerahkan contoh iPod yang akan dinilai KPK. "Menurut hitungan kami, data yang kami miliki (harganya) di bawah Rp500 ribu, jadi kami berpandangan ini bukan gratifikasi yang dilarang, tapi kami menyerahkan pada KPK untuk menilai, oleh karena itu yang kami urus adalah hakim-hakim yang menerima," ujar Gayus.