PANGLIMA TNI JAMIN KEAMANAN DI TANAH AIR – Poskota.co

PANGLIMA TNI JAMIN KEAMANAN DI TANAH AIR

Jendral Moeldoko
Jendral Moeldoko

POSKOTA.CO – Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menjamin situasi keamanan menjelang pengumuman rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum berjalan kondusif sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dan cemas menghadapi pengumuman.

“Semua sudah disiapkan dengan baik. Masyarakat tidak perlu cemas dan takut. Besok (pengumuman) berjalan dengan aman dan tidak akan terjadi sesuatu,” kata Moeldoko usai bertemu dengan sepuluh gubernur yang tergabung ke dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Kantor Panglima TNI Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin.

Moeldoko mengatakan, untuk pengamanan pengumuman oleh KPU, TNI telah menyiapkan 35 ribu pasukan untuk memback up kinerja aparat kepolisian. Dari jumlah tersebut, hanya 23 ribu pasukan yang akan bertugas aktif untuk pengamanan.

“Sisanya, mereka akan berada disiagakan jika sewaktu-waktu diperlukan. Panglima TNI juga punya cadangan terpusat PPRC dari Divisi II seluruh satuan baik darat, laut dan udara. Panglima TNI juga punya cadangan terpusat lagi dari Kostrad, Kopassus, dan Paskhas, itu semua apabila Kapolri membutuhkan,” ujarnya.

Terkait adanya informasi kerusuhan, kata Panglima TNI, tidak ada informasi kerusuhan yang akan terjadi.

“Jadi ini kan ada dua dimensi, dua maya dan dunia ril. Peperangan hanya terjadi di dunia maya, tetapi didunia ril tidak ada apa-apa. Dunia maya memang sulit dikendalikan,” katanya.

Oleh karena itu, dirinya mengimbau jangan terlalu sering membuka blackberry mesenger (BBM) agar masyarakat tidak takut.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, sebagai provinsi dengan jumlah pemilih mencapai 18 persen dari total seluruh pemilih nasional, situasi Jawa Barat terbilang kondusif, namun bila ada persoalan dapat diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.

Ia menambahkan, masyarakat pemilih Jawa Barat saat ini telah dewasa dalam berpolitik. Dalam sejumlah pelaksanaan pilkada di provinsi itu, semuanya berlangsung aman terkendali. “Tidak ada masalah apa-apa. Kalau ada selesaikan di MK jadi aman,” ujarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - BRI Cabang Kabupaten Majene mangkir dari panggilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan klarifikasi terkait raibnya tabungan warga Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar di Bank BRI Cabang Majene. "Kami sudah melakukan panggilan kepada Kepala Bank BRI Majene untuk melakukan klarifikasi atas raibnya tabungan warga di BRI Majene, namun Bank BRI Majene mangkir dari panggilan," kata Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulbar, Muhammad Sukriadi Azis S,Ip di Mamuju, Jumat. Ia mengatakan, Ombudsman kembali memanggil Kepala BRI Cabang Majene sampai pada panggilan ketiga dan bila belum diindahkan panggilan yang ketiga maka akan dilakukan pemanggilan paksa dengan melibatkan aparat kepolisian. "Kami akan lakukan panggilan sesuai dengan kewenangan Ombudsman Sulbar kami harap BRI Majene bersedia menerima panggilan Ombudsman Sulbar," katanya. Menurut dia, Ombudsman Sulbar telah menerima laporan nasabah BRI Majene yang tabungannya raib di BRI Majene sebanyak Rp400 juta, raib, "Kami telah menerima laporan dari seorang warga Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman, atas nama Subli Sukardi, yang mengaku uang tabungannya raib senilai Rp400 juta, di Bank BRI Cabang Majene, sehingga kita panggil BRI Majene melakukan klarifikasi," katanya. Ia mengatakan, warga itu menyampaikan jika uangnya raib diduga karena telah terjadi penggelapan dana di Bank BRI Majene. "Pelapor mengaku bahwa diduga salah seorang oknum pegawai negeri sipil di lingkup Pemkab Majene, telah bersekongkol dengan staf Bank BRI Majene, mencairkan tabungannya sehingga tabungannya raib," katanya. Menurut dia, uang tabungan pelapor telah ditarik sebanyak tiga kali direkeningnya sehingga tabungannya itu raib sejak bulan Juli tahun 2013. Ia menyampaikan bahwa atas laporan tersebut maka pihak Ombudsman Sulbar menindaklanjutinya dengan memanggil Kepala BRI Majene dan melakukan pemeriksaan terhadap staf Bank BRI dan oknum PNS yang dimaksud, namun yang dipanggil ternyata mangkir.