PANGDAM III/SLW: PELANGGARAN SERIUS, DANDIM LEBAK SAYA COPOT – Poskota.co

PANGDAM III/SLW: PELANGGARAN SERIUS, DANDIM LEBAK SAYA COPOT

adilindonesia.com – Panglima Kodam III Siliwangi Mayjen Muhammad Herindra menegaskan, Komandan Kodim (Dandim) 06/03 Lebak Letkol Czi Ubaidilah dicopot dari jabatannya karena melakukan pelanggaran serius.

Pangdam III/Slw mengakui, sebelum Ubaidilah dicopot, Kamis pekan lalu, telah ada pelatihan bela negara yang dilakukan Kodim Lebak khususnya di wilayah Koramil Cipanas.

“Pelatihan bela negara itu tidak melalui SOP (Standar Operasional Prosedur) yang seharusnya dilakukan, sehingga saya ambil langkah Dandim Lebak saya copot,” ucap Pangdam III/Slw usai memimpin serah terima jabatan Komandan Korem 064/Maulana Yusuf Serang dari Kolonel Inf Wirana Prasetya Budi kepada Kolonel Czi Ito Hediarto di Alun-Alun Barat Kota Serang, Senin (9/1) dilansir dari Antara.

Mayjen Muhammad Herindra
Mayjen Muhammad Herindra

Herindra menjelaskan, dalam pelatihan bela negara, seharusnya melalui izin berjenjang, mulai dari Dandim izin ke Danrem, kemudian dari Danrem izin ke Pangdam. Yang menentukan iya atau tidaknya Pangdam. “Karena ini pelanggaran serius, maka Dandim saya copot,” tandasnya.

Setelah melakukan pencopotan terhadap Dandim Lebak, Pangdam juga memastikan sudah menempatkan pejabat penggantinya. “Penggantinya Letkol Safa, sebelumnya dia di Kasiter (kepala seksi teritorial),” ungkap Herindra.

Berkaitan dengan serah terima jabatan Danrem 064/Maulana Yusuf Serang, Herindra menyatakan, serah terima jabatan ini sudah lama direncanakan, karena pejabat Danrem 064/Maulana Yusuf Kolonel Infantri Wirana Prasetya Budi SE mendapat jabatan baru di Mabes AD sebagai asisten personel kepala staf Angkatan Darat sehingga hari ini diganti dengan pejabat baru, Kolonel Czi Ito Hediarto SSos, MSc.

“Mudah-mudahan dengan adanya pergantian ini ada peremajaan sekaligus menambah kinerja bagi jajaran Korem 064/Maulana Yusuf Serang,” ucap Herindra.

Herindra meminta TNI di Korem 064/Maulana Yusuf Serang tetap menjaga netralitas TNI, dan tidak mendukung salah satu calon berkaitan dengan menghadapi Pilkada Banten. TNI berkomitmen menjaga netralitasnya serta membantu kepolisian dalam pengamanan Pilkada Banten.

“Sudah diatur dalam undang-undang bahwa TNI harus netral dalam pilkada ini serta membantu pengamanan sehingga Pilkada Banten berlangsung aman dan lancar,” pungkas Pangdam III Siliwangi Mayjen Muhammad Herindra. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara