KODAM XVI/PATTIMURA GELAR PELATIHAN PENGOLAHAN KELAPA – Poskota.co

KODAM XVI/PATTIMURA GELAR PELATIHAN PENGOLAHAN KELAPA

Kelapa sebagai bahan baku
Kelapa sebagai bahan baku

POSKOTA.CO – Kodam XVI/Pattimura menggelar Pembekalan dan Pelatihan Pengolahan Kelapa yang melibatkan sekitar 700 peserta, terdiri dari kepala pemerintah negeri, masyarakat, mahasiswa Universitas Pattimura Ambon, dan Babinsa, di Negeri Hitu Lama, Pulau Ambon, Maluku Tengah.

Siaran pers Penerangan Kodam XVI/Pattimura yang diterima Antara, Selasa, menyatakan kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari ( 26-27 September).

Pada hari pertama dilaksanakan kegiatan praktek pembuatan kecap dan gula dengan bahan dasar kelapa, dan hari kedua praktek pembuatan sabun dan kue kelapa.

Pangdam XVI/Pattimura Mayjen. TNI Doni Monardo dalam sambutan yang dibacakan oleh Kasdam, Brigjen TNI M. Bambang Taufik, mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk membekali para peserta dalam memahami ilmu-ilmu dan keterampilan pengolahan kelapa sehingga mampu menerapkannya dengan metode sederhana demi menunjang kewirausahaan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pangdam berharap semua peserta memanfaatkan pembekalan itu dengan sebaik-baiknya, dan para pemateri diminta memberikan penjelasan dengan cara dan bahasa yang mudah dipahami.

Kegiatan pembekalan dan pelatihan tersebut dihadiri oleh Prof. Wisnu Gardjito selaku pemberi materi juga sebagai ketua rombongan, Irdam, para staf ahli Pangdam, para asisten Kasdam, para Kabalak, Dansat Kodam XVI/Pattimura, para Pa Ahli Kodam XVI/Pattimura, Kakorda Provinsi Maluku, Perwakilan dari Disperindag Maluku, Wakapolsek Leihitu, serta tim pemateri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)