ROAD SAFETY PARTNERSHIP ACTION (RSPA) KEMITRAAN UNTUK KESELAMATAN – Poskota.co

ROAD SAFETY PARTNERSHIP ACTION (RSPA) KEMITRAAN UNTUK KESELAMATAN

PROGRAM road safety, menjadi isu global dalam keselamatan berlalu lintas. WHO mencanangkan program dekade aksi keselamatan melalui global road safety dalam rangka meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Keselamatan berlalu lintas secara konseptual, struktural dan pengoperasionalannya semakin baik dan hasilnya juga signifikan. Perpres tentang keselamatan berlalulintas yang juga sebagai penjabaran dekade aksi keselamatan mengategorikan dalam lima pilar:

  1. Manajemen keselamatan berlalu lintas (road safety management),
  2. Jalan berkeselamatan (safer road),
  3. Kendaraan yang berkeselamatan (safer vehicle),
  4. Pengguna lalu lintas yang berkeselamatan (safer people),
  5. Penanganan pascakecelakaan lalu lintas (post crash).

Kelima pilar tersebut di tangan pemangku kepentingan yang berbeda namun dikerjakan bersama yang terintegrasi dan terhubung secara elektronik atau online. Penanganan masalah keselamatan sangat kompleks dan ada saling tumpang-tindih. Tatkala pendekatan para pemangku kepentingan sebatas kekuasaan maka keselamatan berlalu lintas akan terabaikan. Mengapa demikian? Karena penangan secara parsial konvensional dan manual akan mengabaikan profesionalisme dan modernitas. Dalam konteks sistem manajemen akan menjadi potensi terjadinya penyimpangan yang berdampak buruknya sistem-sistem pelayanan publik.

Polisi dalam menangani lalu lintas fungsinya sebagai koordinator pemangku kepentingan berupaya membangun sistem-sistem yang sinergi dalam mengimplementasikan amanat UU LLAJ, amanat WHO melalui program-program RSPA.

Program RSPA dilakukan pada semua lini kesatuan lalu lintas dari satuan lalu lintas sampai dengan tingkat nasional di korlantas. Program-program RSPA mencakup:

  1. Program edukasi,
  2. Program pembangunan infrastruktur dan sistem-sistem pendukungnya,
  3. Program uji SIM yang didukung pencatatan perilaku berlalu lintas, dan de meryt point system serta program ERI (Electronic Regiatration and Identification),
  4. Sistem penegakan hukum untuk penindakan pelanggaran yang menuju ELE (Electronic Law Enforcement).

Keempat poin di atas dijabarkan pada tingkat manajerial maupun tingkat operasional. Pada tingkat manajerial atau dikatakan pekerjaan-pekerjaan dalam birokrasi yang mencakup:

  1. Kepemimpinan,
  2. Adminiatrasi (poac/planing organizing actuiting and controlling), pembinaan SDM, pembinaan sarana prasarana, pembinaan anggaran,
  3. Sistem operasional (rutin, khusus dan kontijensi),
  4. Capacity building.

Selain pekerjaan-pekerjaan dalam birokrasi dilihat juga pekerjaan-pekerjaan di masyarakat yang mencakup:

  1.  Kemitraan,
  2. Pelayanan publik,
  3. Problem solving,
  4. Networking.

Poin-poin tersebut baik dalam birokrasi maupun masyarakat dilihat bagaimana tingkat satlantas, tingkat direktorat lalu linas sampai dengan tingkat korlantas dalam rangka:

  1. Mewujudkan dan memelihara kamseltibcar lantas,
  2. Meningkatkan kualitas keselamatan,
  3. Membangun budaya tertib berlalu lintas,
  4. Memberikan pelayanan prima di bidang LLAJ.

Program-program RSPA akan dijabarkan melalui program-program kemitraan, sistem-sistem modernisasi dalam edukasi, engineering, regident, penegakan hukum, K3I (komunikasi, koordinasi, komando dan pengendalian serta informasi), forum-forum kemitraan, analisis dampak lalu lintas, penegakan hukum sampai dengan korwas ppns. (Penulis: Brigjen Pol Crisnanda Dwi Laksana )

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_2327" align="alignleft" width="300"] Ilustrasi[/caption] POSKOTA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima sembilan laporan penerimaan gratifikasi berupa pemutar musik elektronik Ipod Shuffle yang diterima saat resepsi pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. "Sudah ada sembilan orang yang melaporkan Ipod kepada KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (21/3). Sembilan orang yang melaporkan penerimaan itu adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ratiyono, satu orang hakim Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Made Rawa Aryawan, dua orang hakim Mahkamah Agung, satu orang pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, satu pejabat Komisi Yudisial dan dua orang pejabat dari Ombudsman. "Laporan ini akan kita analisa dan klarifikasi," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. Sebelumnya, Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang Mahkamah Agung Gayus Lumbuun saat datang ke KPK bersama empat hakim agung lain pada Kamis (19/3) mengatakan bahwa para hakim akan melaporkan pemberian tersebut ke KPK. "Kami akan mempersiapkan surat laporan dari IKAHI cabang MA karena penerima iPod sebagian besar adalah hakim-hakim di MA, hakim agung dan hakim-hakim yang ditugaskan di lingkungan MA," kata Gayus, Kamis (19/3). Gayus juga menyerahkan contoh iPod yang akan dinilai KPK. "Menurut hitungan kami, data yang kami miliki (harganya) di bawah Rp500 ribu, jadi kami berpandangan ini bukan gratifikasi yang dilarang, tapi kami menyerahkan pada KPK untuk menilai, oleh karena itu yang kami urus adalah hakim-hakim yang menerima," ujar Gayus.