POLSEK TAMBORA GELAR ‘PATROLI SKALA SEDANG’ ANTISIPASI GANGGUAN KAMTIBMAS – Poskota.co

POLSEK TAMBORA GELAR ‘PATROLI SKALA SEDANG’ ANTISIPASI GANGGUAN KAMTIBMAS

POSKOTA.CO – Guna mengantisipasi kerawanan kamtibmas yang marak terjadi di wilayah hukumnya, Kapolsek Tambora Polrestro Jakarta Barat Kompol M Syafi’i SIK beserta jajaran menggelar patroli skala sedang, dan dilanjutkan dengan menempati Pos Gerakan Masyarakat Anti Tawuran (GMAT), salah satunya di Jl Pangeran Tubagus Angke, Minggu (28/5) dinihari.

Dalam giat patroli skala sedang tersebut, Bhabinkamtibmas Kelurahan Angke Aiptu Cecep Supriadi bersama jajaran personel Polsek Tambora dan Citra Bhayangkara tak lupa menyambangi warga yang sedang kongko dan anggota linmas yang sedang melakukan pengamanan wilayah.

Pada kesempatan dialog tersebut, Aiptu Cecep Supriadi didampingi personel anggota Citra Bhayangkara itu tak lupa menyampaikan pesan moral kepada warga agar selalu waspada dan berhati-hati terhadap pelaku kejahatan yang selalu mengintai seperti pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor) serta gesekan di masyarakat dan gangguan kamtibmas lainnya.

Ia menambahkan, banyaknya perparkiran liar baik di dalam pemukiman maupun di jalan besar memungkinkan pelaku kejahatan memanfaatkan kelemahan korbannya, maka dari itu jika ada gangguan kamtibmas atau hal-hal yang mencurigakan segera melaporkan ke Binmas atau hotline Polsek Tambora dengan nomor 087 700 700 900. “Silakan lapor, kami siap membantu warga,” ucap Binmas Kelurahan Angke Polsek Tambora Aiptu Cecep Supriadi. (*/hariri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.