POLISI CIDUK PEMILIK TAS HITAM YANG MENGHEBOHKAN WARGA DEPOK – Poskota.co

POLISI CIDUK PEMILIK TAS HITAM YANG MENGHEBOHKAN WARGA DEPOK

POSKOTA.CO – Aparat Polresta Depok mengamankan Daseng Rustana, pemilik tas ransel berwarna hitam yang sempat menghebohkan warga di Jalan Margonda Raya, kemarin. Daseng menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Reskrim Polresta Depok, Selasa (4/7) pagi. Saat diperiksa, Daseng kerap menyampaikan keterangan berbeda-beda, hingga pihak kepolisian berencana memeriksa kejiwaan Daseng di RS Polri Kramat Jati.

Terkait pemeriksaan Daseng, penyidik Reskrim Polresta Depok Iptu Sugiri mengatakan, Daseng sempat mengaku hilang konsentrasinya setelah membaca tulisan Arab. Bahkan, ketika ditanya soal tasnya, Daseng mengaku lupa di mana ia meninggalkan tasnya itu.

“Sebelum pergi dari rumahnya di kawasan Parung Bogor, Daseng sempat membaca tulisan Arab. Setelah itu, dia mengaku tak ingat apa-apa lagi. Sampai soal tas pun, ketika ia ditanya ayahnya saat kembali ke rumah, juga tidak ingat,” papar Sugiri.

Diakui Sugiri, Daseng kerap memberikan keterangan berubah-ubah. “Termasuk soal dia berdua atau sendiri saat membawa tas itu, masih belum jelas. Sebab, waktu ditanya dia bilang sendiri, tapi saat ditanya lagi, dia bilang berdua,” tambah Sugiri.

Pemilik tas hitam yang hebohkan warga Depok, Daseng, saat diperiksa penyidik Reskrim Polresta Depok, Selasa (4/7).

Atas keterangan Daseng yang kerap berubah-ubah itu, pihak kepolisian akan memeriksa kejiwaan Daseng di RS Polri Kramat Jati. “Rencananya siang ini akan kami bawa ke Kramat Jati untuk pemeriksaan kejiwaannya,” tambah Sugiri lagi.

Sementara itu, ayah Daseng, Idang Suparman yang datang ke Mapolresta Depok mengatakan, selama ini kejiwaan Daseng normal. Namun Idang sempat bingung saat Daseng pulang tak membawa tas yang ia bawa sebelumnya. “Waktu ditanya, dia bilang lupa ninggalin tasnya di mana. Selama ini sih dia norman-normal saja,” ujar Idang.

Idang menyerahkan kasus yang dialami putranya itu kepada pihak kepolisian. Namun ia berharap agar putranya itu tidak berurusan dengan masalah hukum.

Sebelumnya, pada Senin (3/7) pagi, warga di sekitar Terminal dan ITC Depok sempat dihebohkan dengan penemuan tas ransel berwarna hitam di pinggir Jalan Margonda Raya, Depok. Tas tersebut ditinggal pemiliknya, di antara pintu masuk Terminal Depok dengan pintu masuk ITC. (*/arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)