MENGAPA PERLU ADA CATATAN PERILAKU BERLALU LINTAS? – Poskota.co
Saturday, September 23

MENGAPA PERLU ADA CATATAN PERILAKU BERLALU LINTAS?

 

Brigjen Pol Crisnanda Dwi Laksana

TATKALA gagasan untuk membangun sistem Catatan Perilaku Berlalu-lintas (CPB)/Traffic Attidude Record (TAR), boleh dikatakan tidak ada yang terharu. Entah tidak tahu, atau tidak mau tahu atau karena sudah nyaman dengan kondisi pengelolaan administrasi kendaraan bermotor dan pengemudi seperti sekarang ini. CPB merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan pengendalian berlalu lintas untk membangun budaya tertib berlalu lintas, juga untuk keamanan keselamatan.

Pelanggaran-pelanggaran lalu lintas begitu banyak dari yang berdampak kemacetan hingga yang berdampak terjadinya kecelakaan semakin meningkat bahkan ada yang sengaja melakukan. Dengan sadar dan sengaja melawan arus, parkir sembarangan, menerobos lampu merah, melanggar rambu dan sebagainya. Para pelanggar tanpa ragu dan rasa malu terus saja melanggar. Bagi para pengusaha angkutan umum penyimpangan standar dari administrasi samapi dengan operasional juga sama dengan sadar dan sengaja dilakukan. Mereka berpikir KUHP (kasih uang habis perkara). Sistem-sistem penegakan hukum yang tidak praktis dan berbelit-belit sehingga menjadi sarang calo dan menjadi ajang pemerasan maupun penyuapan. Tidak ada efek jera atau tumbuhnya kesadaran.

Perawatan kendaraan yang serampangan dan pengoperasionalan kendaraan bermotor yang sembarangan. Over loading (lebih muatan) menjadi kasus klasik yang seolah tanpa solusi, berulang dan terus berulang. Demikian halnya pelanggaran-pelanggaran lainnya.

Pada kendaraan bermotor semestinya ada catatan perawatan yang menjadi rujukan maintenance-nya. Juga bagaimana cara mengoperasionalkan di jalan raya. CPB bagi kendaraan bermotor akan dapat menjadi tanda khusus saat pengesahan STNK atau perpanjangan STNK. CPB bagi kendaraan bermotor bisa menggunakan alat rekam data atau barcode/ cheap atau penggunaan ANPR (authomatic number plate recognation) yang dipasang pada tanda nomor kendaraan. Bisa juga dengan memasang obu (on board unit). Demikian halnya CPB dikenakan bagi para pemgemudi yang akan dikenakan pada sistem de merit/de merit point system untuk perpanjangan SIM. Pemasangan aplikasi pencatatan pelanggaran atau perilaku pengemudi dapat dikaitkan dengan sistem-sistem elektronik yang saling terhubung satu sama lainnya.

selain untuk keselamatan dan membangun budaya tertib berlalu lintas, CPB juga berguna untuk pengamanan. Tatkala kita melihat serangan teror di Barcelona, Spanyol dengan menabrak para pejalan kaki. Korban cukup banyak dan menimbulkan keresahan bagi pejalan kaki atau pengguna jalan lainnya. Dengan membangun CPB setidaknya dapat sebagai upaya pencegahan atau upaya pendeteksian dan pengawasan para pengguna lalu lintas maupun kendaraannya. Dengan sistem CPB dapat digunakan untuk pembatasan misalnya ERP, e-Parking, e-Toll, e-Samsat, de merit point system dan e-tilang.

CPB menjadi bagian dari pelayanan publik di bidang; administrasi, informasi, keamanan, keselamatan, hukum juga kemanusiaan. CPB sebagai aplikasi juga merupakan implementasi amanat UU LLAJ untuk mewujudkan dan memelihara kamseltibcar lantas, meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, membangun budaya tertib dan pelayanan prima (cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses). (*)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara