MAYJEN AINURRAHMAN RESMI MENJABAT PANGDIVIF I KOSTRAD – Poskota.co

MAYJEN AINURRAHMAN RESMI MENJABAT PANGDIVIF I KOSTRAD

POSKOTA.CO – Serah terima jabatan Panglima Divisi Infanteri (Pangdivif) I Kostrad berlangsung di Lapangan Makostrad Divisi Infanteri 1 Cilodong, Depok, Jawa Barat, Kamis (15/6) sore. Upacara sertijab tersebut dipimpin Panglima Kostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi.

Kini Pangdivif 1 Kostrad resmi dijabat oleh Mayor Jenderal TNI Ainurrahman yang sebelumnya menjabat kepala Staf Divisi Infanteri II Kostrad. Sementara Mayjen TNI AM Putranto yang sebelumnya menjabat Pangdivif I Kostrad, kini menjabat sebagai Pangdam II/Sriwijaya.

Dalam pidato serah terima jabatan (sertijab) Pangdivif I Kostrad ini, Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi mengatakan, pergantian pimpinan harus dimaknai sebagai kebutuhan dalam memajukan organisasi, termasuk di kalangan militer.

Dalam kesempatan ini, Pangkostrad juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pejabat sebelumnya yang dianggap memiliki dedikasi dan semangat pengabdian tinggi dalam mengemban tugas dengan baik.

“Pergantian pimpinan harus dimaknai sebagai suatu kebutuhan dan tuntutan untuk dapat menghadirkan organisasi yang berbasis pengetahuan, di mana dalam organisasi dituntut untuk selalu dinamis, harus ada perbaikan dan kemajuan berkesinambungan,” ujar Edy Rahmayadi saat berpidato di hadapan ribuan prajurit Kostrad di Cilodong.

Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi (dua kiri), saat memimpin sertijab Pangdivif 1 Kostrad dari pejabat lama Mayjen AM Putranto kepada Mayor Jenderal Ainurrahman yang menggantikannya di Lapangan Makostrad Divif 1 Cilodong, Depok, Jawa Barat, Kamis (15/6).

Pangkostrad juga berpesan pada pejabat baru, untuk menjadikan jabatan ini sebagai wahana dalam mengembangkan kepemimpinan dan manajerial dalam organisasi.

Edy juga merasa yakin, dengan latar belakang tugas sebelumnya, para pengemban jabatan baru ini akan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sangat baik. Sehingga prestasi yang sebelumnya dapat dipertahankan, di kemudian hari bisa ditingkatkan. “Saya yakin bisa meningkatkan kepemimpinan dan manajerial. Berani tulus iklas sehingga ada kontribusi nyata,” tuturnya.

Pangkostrad yang juga ketua umum PSSI itu berharap, dengan adanya penyegaran pimpinan tersebut diharapkan dapat menjadikan Divisi Infanteri I Kostrad Cilodong mampu menyelenggarakan tugas operasi yang bersifat taktis maupun strategis. “Saya berharap melalui kepemimpinan yang efektif dan langsung diarahkan oleh Panglima Divisi yang baru, maka satuan jajaran Divisi Infanteri 1 Kostrad akan dapat meningkatkan kesiapsiagaan operasional satuan jajarannya, serta menjadikan satuan Divisi Infanteri 1 Kostrad sebagai satuan yang dapat diandalkan dalam menghadapi berbagai tugas,” paparnya.

Dalam upacara yang dikomandoi oleh Komandan Brigif 17/Para Raider Kolonel Infanteri Hengki YS itu, para tamu undangan disuguhkan berbagai atraksi menarik dari para prajurit Kostrad seperti, bela diri, aksi double stick, hingga aksi yang paling mendebarkan yakni, menembak dan mengendari motor dengan mata tertutup. (*/arya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara