TIM INVESTIGASI INDEPENDEN TELUSURI KESAKSIAN FREDDY – Poskota.co

TIM INVESTIGASI INDEPENDEN TELUSURI KESAKSIAN FREDDY

POSKOTA.CO – Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) telah membentuk tim investigasi independen terkait kesaksian Freddy Budiman yang disampaikan ke Haris Azhar. Haris kemudian menulis pengakuan Freddy itu. Tim yang diketuai Irwasum Komjen Dwi Priyatno ini akan mencari fakta terkait adanya dugaan aliran uang Rp90 miliar ke pejabat Polri dalam penanganan kasus.

“Tim investigasi ini untuk menemukan ada atau tidak pelanggaran hukum dari tuduhan yang disangka Freddy. Kita tidak ingin fitnah atau prasangka buruk yang menduga-duga,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli dalam konferensi pers di Es Teler 77 di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (10/8).

Menurut Irjen Boy Rafli, soal kebenaran uang Rp90 miliar ke oknum di Polri, hanya diketahui oleh Freddy Budiman sendiri. “Kita ingin buktikan itu, kalau terbukti kita bilang, kalau tidak terbukti juga kita bilang. Kita tidak menambah atau mengurangi, oleh karena itu ada kegiatan investigasi. Investigasi itu penyelidikan mengumpulkan fakta nanti penyidikannya beda lagi. Itu akan dilakukan di Bareskrim ada timnya lagi,” papar Boy.

Sejauh ini, ujar Boy, proses investigasi masih dilakukan. Tim juga beranggotakan anggota Kompolnas Poengky Indrati dan Ketua Setara Hendardi. “Kalau ada perkara hukum artinya ada gratifikasi ada suap kepada pejabat tentu ini akan diproses hukum. Fakta itu (hasil investigasi), akan jadi pro justicia. Ini harus diklasifikasikan, misal oh nerima uang Rp90 miliar berarti ada penyuapan ada gratifikasi, oleh karena itu perkara ini harus dicari dahulu,” ungkap Boy.

Dihentikan Sementara
Mengenai kasus pelaporan yang dilakukan tiga institusi yakni BNN, Polri, dan TNI atas Haris Azhar penyidikannya dihentikan sementara. Polri fokus pada tim independen lebih dahulu. “Proses penyelidikan untuk sementara kita hentikan dulu,” jelas Irjen Boy Rafli Amar.

Menurut Boy, kasus pencemaran nama baik ini ditunda, saat ini yang menjadi prioritas kerja tim investigasi independen. “Kita fokus kerja tim independen. Saat ini kita sedang mencari apa tuduhan Freddy itu benar atau tidak dalam persoalan menerima uang,” tegas Boy.

Bukan Menyerang Institusi
Sementara itu Koordinator KontraS Haris Azhar menegaskan, kesaksian Freddy Budiman yang dia tuliskan tidak untuk menyerang institusi tertentu. Akan tetapi mengajak masyarakat untuk memberi perhatian penting atas institusi BNN, Polri, dan TNI dalam pemberantasan narkoba.

“Yang saya sampaikan bukan untuk menyerang institusi. Saya justru melepas tulisan saya ke publik dalam rangka untuk memberi tahu, ayo sama-sama kita kasih perhatian kepada tiga institusi ini,” kata Haris dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Rabu (10/8). Dalam jumpa pers di Es Teler 77 ini juga dihadiri Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar.

Menurut Haris, kesaksian Freddy adalah peristiwa aliran dari hulu ke hilir peredaran narkoba. Sebab untuk dapat barang haram itu tidak sulit. “Ini ada aspek abuse of power, jadi bukan menyalahi institusinya tetapi si pengemban-pengemban jabatan tertentu mungkin tinggi, mungkin rendah menyalahi mandat dan sumpah jabatan,” tutur Haris.

Haris mengutarakan, dalam pemberantasan narkoba harus ada komitmen tinggi antara tiga institusi penegak hukum. Ketiga institusi tersebut harus fokus dalam penanganan narkoba.

“Tidak usah diambil pusing asal informasi ini, karena tidak hanya informasi di FB ternyata ada banyak versi juga yang diketahui masyarakat. Harusnya ini dijemput bola, kalau mabes bikin tim investigasi kenapa polda, polres juga tidak bikin tim ini,” Kata Haris.

Belum Akan Diungkap
Haris Azhar menyebut, pascapertemuan dengan Freddy Budiman dia melakukan riset. Dan Haris menyampaikan, hasil riset itu dia mendapatkan sejumlah informasi yang akan dia berikan ke tim independen yang dibentuk presiden. “Kalau presiden buat tim kita kasih informasi,” ujar Haris usai konferensi pers bersama Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar.

Setelah pertemuannya dengan Freddy Budiman kata Haris dirinya tidak hanya berdiam diri. Pihaknya juga melakukan riset atas kesaksian tersebut. “Kita profiling, verifikasi dokumen hasil putusannya kemudian dari hal itu saya mendapatkan satu informasi penting saya cuma nunggu presiden bikin tim, kita kasih informasi saya tidak bilang data ya,” papar Haris.

Meski begitu Haris enggan membeberkan informasi yang didapat. Yang jelas informasi itu akan menjadi kartu kuncian akan borok peredaran narkoba di Indonesia. “Nantilah. Sabar ajalah,” pungkas Haris. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_2327" align="alignleft" width="300"] Ilustrasi[/caption] POSKOTA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima sembilan laporan penerimaan gratifikasi berupa pemutar musik elektronik Ipod Shuffle yang diterima saat resepsi pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. "Sudah ada sembilan orang yang melaporkan Ipod kepada KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (21/3). Sembilan orang yang melaporkan penerimaan itu adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ratiyono, satu orang hakim Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Made Rawa Aryawan, dua orang hakim Mahkamah Agung, satu orang pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, satu pejabat Komisi Yudisial dan dua orang pejabat dari Ombudsman. "Laporan ini akan kita analisa dan klarifikasi," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. Sebelumnya, Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang Mahkamah Agung Gayus Lumbuun saat datang ke KPK bersama empat hakim agung lain pada Kamis (19/3) mengatakan bahwa para hakim akan melaporkan pemberian tersebut ke KPK. "Kami akan mempersiapkan surat laporan dari IKAHI cabang MA karena penerima iPod sebagian besar adalah hakim-hakim di MA, hakim agung dan hakim-hakim yang ditugaskan di lingkungan MA," kata Gayus, Kamis (19/3). Gayus juga menyerahkan contoh iPod yang akan dinilai KPK. "Menurut hitungan kami, data yang kami miliki (harganya) di bawah Rp500 ribu, jadi kami berpandangan ini bukan gratifikasi yang dilarang, tapi kami menyerahkan pada KPK untuk menilai, oleh karena itu yang kami urus adalah hakim-hakim yang menerima," ujar Gayus.