‘TANGAN KANAN’ SANTOSO TAK BERKUTIK DITANGKAP TIM SATGAS – Poskota.co

‘TANGAN KANAN’ SANTOSO TAK BERKUTIK DITANGKAP TIM SATGAS

POSKOTA.CO – Satuan Tugas (Satgas) Tinombala TNI-Polri berhasil menangkap Mohammad Basri bin Baco Sampe alias Ayas alias Bagong alias Opa. Basri merupakan salah satu ‘tangan kanan’ mendiang Santoso alias Abu Wardah, Komandan Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Basri diprediksi akan menggantikan posisi Santoso yang sudah tewas ditembak mati.

Basri ditangkap bersama DPO lainnya bernama Andhika di Sungai Puna, Desa Tangkura, Poso Pesisir Selatan, Poso, Rabu (14/9) pukul 09.00 WITA pagi. Namun Andhika tewas tertembak.

“Basri ini menurut teman-temannya ini. Dia dipercayakan yang akan mimpin menggantikan Santoso, rencananya,” kata Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Rudy Sufahriadi di PTIK Polri, Jakarta Selatan, Rabu (14/9).

Analisa itu diduga Rudy karena melihat kedekatan hubungan Santoso dan Basri selama bergerilya di hutan. Di kelompok itu, hanya Santoso dan Basri yang selalu membawa istrinya.

“Selama ini dekat sama Santoso itu dia, karena selama ini Santoso bawa istri dan dia juga bawa istri. Fotonya ada, dokumen juga ada ketika Santoso dan Basri bawa istrinya,” papar Rudy.

Selama tahun 2002 sampai 2006 Basri bergabung dengan Jamaah Islamiyah (JI) Tanah Runtuh, Poso.

Dia diketahui mengikuti pelatihan militer (Tadrib Asykari) tahun 2003 masuk angkatan ‘UHUD II’. Materi latihan yang diikuti yakni perang, menggunakan senjata api, merayap, roling dan naik pohon pakai tali.

Rudi memastikan Operasi Tinombala terus berlanjut, meski telah ditangkapnya Basri. Lalu tersisa beberapa orang lagi? “Sisa berarti tinggal 13,” tutup Rudy.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan, kekuatan kelompok Santoso sudah semakin melemah. Setelah Santoso tewas, kemudian Basri ditangkap hidup kini tinggal Ali Kalora sebagai pentolannya.

“Dengan tertangkapnya Basri otomatis kekuatan terpenting sudah sangat lemah sekali,” kata Tito di PTIK, Jl Tirtayasa, Jakarta, Rabu (14/9).

Menurut Tito, Ali Kalora kemampuannya belum sebanding dengan Basri dan Santoso. “Ali Kalora jauh di bawah kelasnya Santoso dan Basri,” ujar Tito.

“Ali Kalora orang ketiga, jadi orang pertama dan kedua saya kira sudah bisa dilemahkan. Kita akan tetap melakukan operasi ini baik melalui cara cara soft pendekatan maupun cara penegakan hukum,” pungkas Tito.

Selain Basri yang sudah ditangkap, Satgas Tinombala TNI-Polri juga berhasil menangkap istrinya, Nurmi Usman alias Oma. Dia ditangkap ketika berada di tengah sungai sesaat setelah Basri berhasil diringkus Satgas Tinombala.

Saat ini Basri tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter di ruang Endoscopy Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulawesi Tengah. Sementara untuk Oma saat ini tengah perjalanan menuju Rumah Sakit Bhayangkara.

Selesai menjalani pemeriksaan kesehatan, Basri akan diperiksa secara khusus oleh Tim Satgas Tinombala. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.