PRESIDEN MINTA ANJING UNTUK PASUKAN K-9 DIPERBANYAK – Poskota.co

PRESIDEN MINTA ANJING UNTUK PASUKAN K-9 DIPERBANYAK

24anjingPOSKOTA.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pasukan K-9 atau pasukan anjing pelacak pintar binaan polisi diperbanyak agar bisa memperkuat dan membantu upaya pemberantasan narkoba di Tanah Air.

“Presiden juga meminta sesuai usulan BNN untuk istilahnya pasukan K-9 atau anjing-anjing yang mengendus, mengetahui narkoba untuk dipersiapkan dalam jumlah yang cukup signifikan sehingga bisa membantu untuk pemberantasan narkoba,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam jumpa pers di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.

Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas dengan topik Pemberantasan Narkoba dan Program Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba yang diikuti oleh menteri dan pemimpin lembaga terkait.

Pada kesempatan itu Presiden menyatakan perang terhadap narkoba sehingga setiap kementerian/lembaga diminta untuk mempersiapkan langkah untuk penindakan, pencegahan, dan rehabilitasi korban narkoba.

Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Wasesa mengatakan sampai saat ini baru dua negara yang bisa melatih dan menyiapkan jenis ras anjing yang memang khusus untuk masalah narkotika.

“Satu dari Belanda, satu dari Jerman. Seleksi untuk menyeleksi anjing ini ternyata tidak mudah. Karena kemarin BNN membutuhkan 50 anjing dari 112 yang ditawarkan dan diseleksi, itu hanya terpenuhi hanya 9 ekor. Itu yang baru terseleksi, belum dia terlatih. Baru terseleksi bakatnya, kemampuannya baru terseleksi,” katanya.

Budi berharap bisa memenuhi target 50 anjing pelacak terlatih yang bisa dididik dan dilatih termasuk pawangnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)