POLRI HUMANIS – Poskota.co
Saturday, September 23

POLRI HUMANIS

POSKOTA.CO – Rumah Kamnas memberi apresiasi kepada Polri sebagai aparat penegak hukum, dengan proses kehati-hatian dan ketelitian yang mendalam, dilandasi oleh prosedur yang benar, tanpa adanya pengaruh tekanan dari pihak mana pun, bahkan  Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dengan dekresinya melaksanakan proses gelar perkara terbatas yang dihadiri oleh pihak yang berperkara termasuk ahli pidana, ahli agama dan ahli bahasa, atas dugaan penistaan agama. “Polri sudah profesional,” ungkap Maksum Zubair, ketua Rumah Kamnas pada wartawan, Jumat (18/11).

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Ari Dono Sukmanto telah mengumumkan hasil penyelidikan atas pelaporan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait dugaan penistaan agama tersebut.

H Maksum Zubair Ketua Rumah Kamnas
H Maksum Zubair
Ketua Rumah Kamnas

Dalam pengumuman tersebut, tim penyelidik yang dipimpin oleh Direktur Tindak Pidana Umum Polri Brigjen Agus Adrianto menyimpulkan, penyelidikan layak ditingkatkan pada tahap penyidikan dan Ahok ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus penistaan agama. Setelah menyandang status tersangka, Gubernur DKI Jakarta nonaktif tersebut dicekal bepergian ke luar negeri.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Selanjutnya dalam Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Kapolri No 12 Tahun 2009 Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :

1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.

2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.
Berdasarkan Pasal 1 angka 11 jo Pasal 14 Ayat (1) Perkap 12/2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.

Aparat polisi humanis
Kepolisian Negara Republik Indonesia sungguh sangat humanis, terutama dalam menangani demo damai umat Islam (411), begitu sigap dan profesionalnya aparat kepolisian saat ini, jauh-jauh hari sudah dikeluarkan Maklumat Kapolda Metro Jaya Nomor: MAK/02/2016 sebagai upaya sosialisasi sekaligus pencegahan.

Maklumat tersebut mempunyai maksud, untuk menjaga keberlangsungan kepentingan umum di antaranya terjaminnya rasa aman keberlangsungan perdagangan dan perkantoran, transportasi, proses pelayanan publik, kemasyarakatan serta kegiatan hajat bangsa Indonesia yakni pilkada serentak terutama di Jakarta, ini semua membutuhkan rasa aman dan nyaman.

Maklumat Kapolda Metro Jaya tersebut sekaligus petunjuk dan pedoman bagi aparat keamanan/polisi yang bertugas di lapangan, bahwa amanat yang diemban harus mengedepankan sikap profesional, modern dan terpercaya (promoter) sebagai insan Tribrata.

Pada saat hari H detik-detik pengamakan demo tersebut, aparat keamanan/polisi berdoa bersama untuk keselamatan dan kedamaian untuk semua (baik untuk peserta demo, petugas/aparat keamanan sendiri serta masyarakat) dan demi keutuhan NKRI.

Aparat keamanan betul-betul memahami dengan cara-cara humanis, tidak hanya memperlancar pejalan kaki yang demo, tapi membagi minuman, makanan, juga membantu/menolong yang diperlukan saat demo.

Untuk bisa bersama dengan aksi demo, aparat keamanan juga berpakaian muslim dan muslimah tanpa menghilangkan identitas sebagai aparat keamanan/polisi.

Kebebasan mengeluarkan pendapat
UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemaysrakatan, sangat jelas:
(a) keberadaan ormas dalam berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dan dijamin oleh undang-undang.

(b) dalam kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat setiap orang harus menghormati hak asasi manusia dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan.

(c) ormas berpartisipasi dalam Pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.

Kami sangat mendukung dan memberikan apresiasi kepada Polri dan segenap jajarannya yang sampai saat ini tetap tegar, tegap dan tegas menjalankan tupoksinya sebagai aparat penegak hukum.

Polri sebagai aparat keamanan telah terdoktrinasi untuk tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus untuk memperkokoh Indonesia sebagai negara hukum, dengan risiko yang sangat berat menghantui setiap saat, dicaci maki, jadi musuh kelompok Kriminal dan tidak sedikit jadi korban atas tugas yang diembannya.

Rumah Kamnas mengajak, kepada seluruh komponen masyarakat tanpa kecuali sebagai bangsa yang cinta damai dan keutuhan NKRI untuk turut serta menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Rumah Kamnas, mengajak partai politik, ormas dan LSM menyukseskan hajat bangsa Indonesia yakni, pilkada serentak dengan penuh kedamaian, cinta kasih, keramahtamahan dan kerukunan sesama anak bangsa.

Polri sebagai aparat penegak hukum, tidak akan mampu menyelesaikan seluruh problem sosial, tanpa dukungan masyarakat luas.

Mari kita dukung Polri, agar tetap kuat, profesional dan humanis. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)