POLRI HARUS KEDEPANKAN SIKAP PROFESIONAL DAN TERPERCAYA UNTUK KEPENTINGAN UMUM – Poskota.co
Wednesday, September 20

POLRI HARUS KEDEPANKAN SIKAP PROFESIONAL DAN TERPERCAYA UNTUK KEPENTINGAN UMUM

POSKOTA.CO – Belakangan ini, situasi dan kondisi keamanan semakin mengkhawatirkan, untuk itu dibutuhkan aparat yang cepat mengambil keputusan dan tanggap mengatasinya.

Rumah Keamanan Nasional (Kamnas) yang diketuai H Maksum Zubir memberi apresiasi kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Drs Mochamad Iriawan SH, MM yang telah mengeluarkan Maklumat Nomor: MAK/02/2016 sebagai upaya sosialisasi sekaligus pencegahan dini.

H Maksum Zubir Ketua Rumah Kamnas
H Maksum Zubir
Ketua Rumah Kamnas

Menurut Maksum, maklumat tersebut mempunyai maksud, pertama untuk menjaga NKRI dari ancaman, hambatan dan tantangan yang akan mengganggu keamanan Jakarta serta untuk menjamin kepentingan umum berjalan baik dan aman.

“Ini untuk menjaga keberlangsungan kepentingan umum, di antaranya terjaminnya perdagangan dan perkantoran, transportasi, proses pelayanan pemerintah terkait pendidikan, kesehatan, keagamaan dan kemasyarakatan serta kegiatan hajat bangsa yakni pilkada di Jakarta, ini semua membutuhkan rasa aman dan nyaman,” kata Maksum menjelaskan.

Kedua, maklumat tersebut merupakan petunjuk dan pedoman bagi aparat keamanan khususnya polisi yang bertugas di lapangan harus memahami isi maklumat tersebut, bahwa amanat yang diemban harus mengedepankan sikap profesional, modern dan terpercaya (promoter) sebagai insan Tribrata.

“Pada butir keempat pada maklumat tersebut adalah imbauan agar masyarakat meninggalkan kebiasaan membawa benda tajam keluar rumah dan di tempat umum dapat menimbulkan dampak negatif pada pribadinya dan orang lain seperti, penganiayaan, pemerasan, pencurian, pembunuhan atau tindak pidana lain akan dikenakan sanksi sesuai KUHP atau hukum yang berlaku,” tutup Maksum. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_282" align="alignleft" width="300"] Dalam Pilkada Jatim sebenarnya yang menang adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. (DOK)[/caption] POSKOTA.CO – Terungkap. Mantan Ketua MK Akil Mochtar mengaku, pemenang dalam Pilkada Jatim sebenarnya adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. Putusan terhadap kemenangan Khofifah-Herman itu sudah diputuskan 7 hari sebelum amar putusan dibacakan MK pada 7 Oktober 2013. "Jadi keputusan MK itu sebenarnya sudah ada 7 hari sebelum amar putusan. Dan, itu Pak Akil menegaskan bahwa Bu Khofifah dan Pak Herman yang menang. Tapi ini tiba-tiba putusannya incumbent yang menang," kata kuasa hukum Akil, Otto Hasibuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2014). Otto mengatakan, pada 2 Oktober 2013 Akil ditangkap KPK karena kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013. Padahal, amar putusan PHPU Jatim belum dibacakan, sementara dia adalah Ketua Panel PHPU tersebut. "Pak Akil Ketua Panel, putusan 7 hari sebelum dibacakan sudah ada, tapi pasca ditangkap Pak Akil itu tiba-tiba pihak sana (KarSa) yang menang. Ini ada apa?" kata Otto. Sebelum ditangkap Akil, kata Otto pernah mengirim surat ke MK. Isinya meminta klarifikasi kepada para hakim konstitusi lain, kenapa putusan itu tiba-tiba berubah. "Jadi tadi Pak Akil minta kepada saya untuk menyurati MK, mengklarifikasi masalah tersebut," ucap dia. Dalam amar putusannya, MK memerkuat keputusan KPUD Jatim yang menetapkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Provinsi Jatim periode 2013-2018. Akil Mochtar oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013 dan Pilkada Kabupaten Lebak, Banten 2013 di MK. KPK juga menyematkan status tersangka pada bekas politisi Partai Golkar itu dalam kasus dugaan pencucian uang yang diduga berasal dari uang suap. Kejaksaan Agung menyatakan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tindak pidana narkoba atas tersangka M. Akil Mochtar dari penyidik Badan Narkotika Nasional. Surat tersebut dibuat oleh penyidik BNN pada 20 November 2013 dan diterima oleh Kejaksaan Agung pada 22 November 2013. (djoko)