KOMBES CHRYSHNANDA TULIS ‘POLISINE RAKYAT IKUT JUJUR ORA NGAPUSI’ – Poskota.co

KOMBES CHRYSHNANDA TULIS ‘POLISINE RAKYAT IKUT JUJUR ORA NGAPUSI’

POSKOTA.CO – ‘Polisine Rakyat Iku Jujur Ora Ngapusi’ judul buku yang diluncurkan Kepala Bidang Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Chryshnanda Dwi Laksana mendapat kritikan dan saran dari sejumlah mahasiswa PTIK dan undangan lain yang hadir di Gedung PTIK Jakarta, Selasa (4/10).

Buku setebal 302 halaman itu dibahas oleh Prof (RIS) Hermawan Sulistyo, Romo Antonius Setyo Wibowo, Surya Dharma dan penulis buku Chryshnanda Dwi Laksana. “Buku ini dibagi tiga bagian. Saya baca sampai selesai, tapi lupa, saya baca lagi belum sampai selesai lupa lagi depan. Ini mendakan buku ini sangat akademik,” kata Prof Hermawan menanggapi buku ini.

Suasana acara bedah buku
Suasana acara bedah buku

Ia lalu memuji pemikiran mantan direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya ini di tengah kesibukannya masih tetap menyempatkan menulis buku. “Jadi, orang memjadi baik kalau mendengar, baik lagi kalau mau ngomong dan menjadi sempurna kalau mau menulis. Nah Chryshnanda ini sudah sempurna,” puji Prof Kikiek sapaan akrab Hermawan.

Meski begitu, Prof Kikiek juga mencandai Chryshanda yang menulis judul didalam bukunya yang sepotong-sepotong. “Masa jadi direktur nulis sepotong-sepotong tiap hari. Sekarang Kabag Gakkum nggak ada penegakan hukum karena nulis, ngelukis, main batu akik juga,” ucap Prof Kikiek yang langsung disambut tepuk tangan.

Pengajar Pascasarjana PTIK-STIK, Surya Dharma mengatakan bahwa sosok Chryshnanda sebagai doktor yang mempunyai jiwa seni tinggi. Hal itu terbukti dengan diluncurkannya hari ini. “Sosok yang mempunyai falsafah dan banyak terminologi,” kata dia dalam kesempatan yang sama.

Ia lalu mencontohkan hasil tulisan yang dibuatnya sangat enteng dan mudah untuk dipahaminya.”Nah ini bagaian dari style Pak Chrys,” ucapnya.

Utamakan kejujuran

Sementara itu, Romo Antonius Setyo menambahkan bahwa kejujuran itu masih perlu jadi pegangan meski keberadaan polisi dan institusi kepolisian banyak disorot karena ulah oknum segelintir orang. “Kejujuran itu masih perlu menjadi pegangan. Karena dengan kejujuran kita masih berharap negara bisa maju,” kata Romo A Setyo.

Sedangkan, penulis buku, Chryshnanda mengatakan awal penulisan buku dilakukan saat dirinya di Sespimti Polri.
“Ini ditulis waktu saya Sespimati. Tulisan-tulisan ini kan saya tulis suka-suka saya. Tulisan ini berdasarkan yang saya lihat, saya rasakan,” kata Chryshnanda perihal penulisan buku.

Ia menjelaskan, sampai kapan pun dirinya tidak akan berhenti menulis meski ada yang tidak menyukai hasil karyanya.
“Kita harus merefleksikan menjadi polisi,” ucap dia.

Dalam kesempatan itu, Ia sedikit menyinggung mengenai judul yang dipakai dalam buku yang ditulisnya. Menurut dia, ia berawal dari pameran foto kampaye politik.

“Dalam paneran itu ada tulisan politik rakyat jujur ora ngapusi. Ini politik rakyat maksudnya apa, lalu saya tanya teman mau buat seperti itu tapi pakai polisi rakyat. Makanya judulnya pakai Polisine Rakyat iku Jujur Ora Ngapusi,” tutup dia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara