DPR MINTA ANGGARAN PENANGGULANGAN TERORIS DITINGKATKAN – Poskota.co
Saturday, September 23

DPR MINTA ANGGARAN PENANGGULANGAN TERORIS DITINGKATKAN

POSKOTA.CO – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengharapkan pemerintah untuk segera meningkatkan anggaran yang diperuntukkan penanggulangan teroris khususnya untuk institusi Brigade Mobil (Brimob) dan Detasemen Khusus 88 Antiteror (Densus 88) masih dianggap minim.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Wakil Komisi I DPR Ahmad Hanafi Rais, saat berkunjung bersama rombongan yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (21/6).

“Yang harus diperbaiki soal kedisiplinan dan secara keseluruhan komitmen juga harus lebih efektif karena dukungan parlemen mengenai politik anggaran untuk Polri juga semakin lama semakin bagus,” ujar Ahmad Hanafi Rais.

Dalam penjelasannya, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, Polri (Brimob) berhak untuk memiliki anggaran yang lebih agar sistem keamanan bisa lebih baik lagi. “Dan yang harus disikapi, pemerintah juga jangan terlalu dikompromikan dengan alasan budget atau pemotongan anggaran yang selama ini dilakukan,” kata Ahmad Hanafi.

Hal senada dilontarkan Anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Alhabsy. Menurut Aboe Bakar, teknologi teroris yang semakin canggih harus segera disikapi secara serius. Salah satunya dengan penambahan anggaran untuk Brimob maupun Densus.

“Peran Brimob maupun Densus tadi sudah kita lihat secara profesional artinya memang layak mereka mendapatkan itu, tapi, kan, kemajuan teknologi teroris kan semakin tinggi apalagi kalau pakai kimia atau cyber crime, ujar Aboe Bakar pada awak media usai melihat langsung simulasi penanganan teroris di Mako Brimob Kelapa Dua Depok.

“Tadi kita lihat secara khusus yang menyangkut men wall, kemanusiaannya oke punya. Evaluasinya masih panjang, kita lihat dari banyak sisi,” sambung Aboe Bakar.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, intinya masih banyak perhatian, di antaranya sarana dan prasarana yang dinilainya masih kurang maksimal.

“Ya kalau bisa jangan mematikan manusianya, tapi bisa menyidang mereka agar tahu asal muasal hingga back ground-nya kenapa dia (pelaku) melakukan itu. Tapi kalau sudah terjadi apa boleh buat, itu maunusiawi kalau sudah di lapangan,” imbuh Habib Aboe Bakar.

“Tapi kita berharap lebih banyak yang bisa diselesaikan di pengadilan. Terlebih dengan banyaknya kelompok Santoso yang tertangkap di Tinombala dan Poso. Kita apresiasi kinerja Brimob dan Densus 88,” pungkas Aboe Bakar. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.