DIDUGA PERAS TERSANGKA, KAPOLRI BERI SANKSI PADA DIRNARKOBA POLDA BALI – Poskota.co

DIDUGA PERAS TERSANGKA, KAPOLRI BERI SANKSI PADA DIRNARKOBA POLDA BALI

POSKOTA.CO – Direktur Reserse Narkoba (Dirnarkoba) Kepolisian Daerah (Polda) Bali Kombes Franky Haryadi Parapat terancam diberi sanksi. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan, sanksi tegas akan diberikan kepada polisi yang tidak mematuhi perintahnya dan melanggar aturan.

Kombes Franky diamankan Propam karena diduga meminta uang dan mobil pada tersangka kasus narkoba. Dia juga diduga memotong anggaran.

“Saya akan berikan sanksi dan akan saya pindahkan, yang berprestasi akan saya berikan reward,” jelas Tito usai menghadiri acara HUT Polantas di Senayan, Jakarta, Kamis (22/9).

 Dirnarkoba Polda Bali Kombes Franky Haryadi Parapat.

Dirnarkoba Polda Bali Kombes Franky Haryadi Parapat.

Menurut Kapolri, dia memang memerintahkan Propam untuk melakukan pengawasan. Siapa anggota kepolisian yang tidak melakukan perintahnya agar profesional dan menjaga integritas agar ditangkap.

“Kalau ada yang main-main, saya bilang tangkap saja. Untuk kasus di Bali saya perintahkan Propam untuk mengawasi, sekali lagi saya ingatkan rekan-rekan jajaran narkoba, semua bergerak dan berprestasi, kalau tidak ada, minggir,” tegas Tito.

Sebelumnya, Direktur Reserse Narkoba Polda Bali Kombes Franky Haryadi Parapat tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) tim Paminal Mabes Polri dalam sejumlah kasus yang dia tangani.

Perwira menengah kelahiran Sumatera Utara ini tertangkap Senin (19/9) pukul 10.00 Wita di sebuah tempat yang dirahasiakan.

Berdasar informasi, dia ditangkap tim Paminal karena terlibat kasus pemotongan anggaran DIPA 2016 dengan barang bukti uang Rp50 juta.

Disebut-sebut Kombes Franky juga terlibat pemerasan tujuh kasus narkoba di bawah 0,5 gram. Di mana tiap-tiap tersangka dimintai uang Rp100 juta.

Satu tersangka asal Belanda bahkan dimintai satu buah mobil Fortuner edisi terbaru. Dalam penangkapan tersebut, tim paminal mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya rekaman APP Dirnarkoba pada 17 Agustus 2016 kepada anggota yang isinya memerintahkan anggota untuk 86 kasus narkoba yang barang buktinya di bawah satu gram. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.