DENSUS RINGKUS TERDUGA TERORIS PEMBERI DANA JARINGAN MAJALENGKA – Poskota.co

DENSUS RINGKUS TERDUGA TERORIS PEMBERI DANA JARINGAN MAJALENGKA

Boy Rafli Amar.
Boy Rafli Amar.

POSKOTA.CO – Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri kembali meringkus seorang terduga teroris bernama Hendra alias Abu Pase yang merupakan anggota kelompok Majalengka.

“Pada Minggu, 27 November sekitar pukul 17.09 WIB bertempat di Jalan Ismaya Raya, Pondok Benda, Kota Tangerang Selatan, Banten, telah dilakukan penangkapan terhadap Hendra alias Abu Pase yang merupakan kelompok Rio Majalengka,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar di Jakarta, Senin (28/11), seperti dikutip Antara.

Menurut Boy, Hendra yang warga Aceh itu diketahui sebagai pemberi dana operasional dan membuat peledak.

Sementara di tempat yang berbeda, tim Densus menangkap terduga teroris lainnya bernama Saiful Bahri alias Abu Syifa di Desa Baros, Serang, Banten.

Sehari sebelumnya yakni Sabtu (26/11), Densus 88 menangkap terduga teroris bernama Bahrain Agam di Aceh Utara.

“Pada Sabtu, 26 November, tim Densus berhasil menangkap Bahrain Agam di Desa Blang Tarakan, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara,” ujar Boy.

Ketiganya diduga terkait dengan terduga teroris Rio Priatna Wibawa yang telah ditangkap di Desa Girimulya, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat pada Rabu (23/11).

Dari hasil pemeriksaan sementara, diketahui Bahrain berperan merancang bom, ikut membeli bahan-bahan peledak dan memberikan dana Rp7 juta untuk keperluan aksi terorisme.

Sementara Saiful berperan membantu Rio membangun laboratorium di rumah Rio yang digunakan untuk membuat bom serta turut merencanakan aksi pengeboman di beberapa objek vital. “Para tersangka masih diperiksa intensif,” ungkap Boy.

Keempatnya merupakan jaringan sel JAD yang berbaiat kepada ISIS, dalam hal ini dipimpin petempur ISIS asal Indonesia, Bahrun Naim.

Rio sendiri pandai meracik berbagai bahan kimia yang digunakan untuk membuat peledak. Bahan peledak yang diproduksi Rio telah dipesan oleh sejumlah orang dari kelompok Bahrun lainnya.

Rencananya bahan peledak itu akan digunakan untuk aksi bom bunuh diri di berbagai lokasi yakni, di Gedung DPR/MPR-RI, Mabes Polri, beberapa gedung kedutaan besar, stasiun televisi dan tempat ibadah pada akhir 2016. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara